Jakarta -
Belum lama ini, beredar di media sosial potongan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyebut, "Kalau tanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit." Potongan video tersebut memunculkan anggapan pemerintah mendorong petani meninggalkan budidaya padi.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Slamet Ariyadi menilai narasi tersebut tidak disampaikan secara utuh sehingga berpotensi menyesatkan publik.
Ia menjelaskan potongan ucapan tersebut disampaikan Zulhas saat memberikan pidato pada acara Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidato tersebut, Zulhas tidak mengajak petani mengganti lahan padi menjadi sawit, melainkan bentuk kritik terhadap cara pandang ekonomi pasar bebas yang dianut pada masa lalu pascareformasi.
"Pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ajakan meninggalkan budidaya padi atau mengurangi komitmen terhadap swasembada pangan. Bahkan, hal tersebut menerangkan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat produksi pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan," ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Slamet mengungkapkan Zulhas menggunakan contoh sawit untuk menggambarkan logika lama. Dalam hal ini, jika produksi beras dinilai kurang menguntungkan, kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui impor menggunakan keuntungan dari komoditas lain.
"Menurutnya, mekanisme pasar bebas membuat pemerintah dulu kerap berpikir bahwa yang terpenting adalah memiliki uang. Jika tidak punya beras, ya tinggal dibeli dari hasil keuntungan komoditas lain seperti sawit," paparnya.
"Zulhas tidak sedang menyuruh petani untuk berbondong-bondong membabat sawah atau mengganti lahan padi dengan sawit. Ia memakai contoh tersebut untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia sempat mengalami ketergantungan tinggi pada impor beras," imbuhnya.
Slamet menegaskan, Zulhas dalam pidatonya, justru menegaskan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada pangan. Pemerintah menilai swasembada pangan menyangkut kehormatan dan kedaulatan negara, sehingga tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme untung-rugi pasar.
"Bagi Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah kehormatan bangsa dan wujud kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersinergi untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan," tegasnya.
Ia menambahkan, Indonesia masih mengimpor sekitar 2,5 juta ton beras pada 2024 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pangan ditegaskan untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional.
"Prinsip pemerintah sangat jelas, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi pangan dalam negeri melalui peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan kesejahteraan petani. Swasembada pangan bukan sekadar target, melainkan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia," tegasnya.
Slamet pun kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai potongan video atau kutipan yang beredar di media sosial tanpa melihat konteks lengkapnya.
Simak juga Video: Prabowo: Sawit Miracle Crop
(akd/ega)
