Bantahan Politikus PDIP soal Tudingan Terkait Tiyo Ardianto

PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal tudingan punya jaringan politik dengan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. Sederet politikus PDIP membantah tudingan yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi BEM Bersatu itu.

Pada Selasa (16/6/2026), perwakilan dari BEM Bersatu sekaligus Ketua BEM Hukum UIC, Rahmat Djimbula, menyatakan itu dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur. Dia menyoroti kedekatan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, yang merupakan salah satu penggerak aksi, dengan seorang purnawirawan jenderal.

Hal itu didasari kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang terkait dengan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," kata Djimbula.

Selain itu, mereka menyebut Tiyo juga dijadwalkan akan hadir dalam dialog yang berisi tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Hal-hal tersebut yang jadi landasan mereka menyebut Tiyo memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.

"Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," ujarnya

Ganjar Anggap Upaya Kaburkan Persoalan

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi tudingan aliansi tersebut. Ganjar menilai kritik seharusnya dijawab dengan data, bukan pelabelan yang menurutnya mengaburkan persoalan.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6).

"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," sambungnya.

Ganjar menegaskan Indonesia dibangun untuk melindungi hak warga negara. Dia mengatakan setiap warga negara diberi hak berpendapat.

"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," ujarnya.

Menurutnya, pertanyaan mengenai afiliasi politik sering kali bukan untuk mencari kebenaran. Namun dia menilai hal itu cara untuk mendelegitimasi kritik.

"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kondisi saat ini tengah menuju politik loyalitas jika kritik sah hanya dari pendukung pemerintah. Dia menegaskan warga negara memiliki hak untuk mengawasi pemerintah.

"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tuturnya.

"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," imbuh dia.

Said Abdullah Tegaskan Tak Politisasi Aksi Mahasiswa

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah tudingan aliansi tersebut. Said menegaskan tak ada keterlibatan PDIP dalam menggerakkan mahasiswa dalam melakukan demonstrasi.

"Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Said menyebut tindakan yang ditudingkan bukan cara PDIP. Ia menyebut, jikapun ada tudingan sosok Andi Widjajanto dalam massa tersebut, ia meminta tak ditafsirkan bahwa itu adalah PDIP.

"Tegas yang disampaikan Ibu, karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," ungkapnya.

Ia pun menanggapi tudingan kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa. Said menyebut tak make sense atau tidak berdasar jika langsung dikaitkan dengan PDIP.

"Kalau dia ada besanan, ada famili, itu, itu kan nggak, bukan soal, yang kita bukan tidak pada tempatnya kita mempermasalahkan kedekatan kekeluargaan. Akan tetapi, kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, sangat tidak make sense sama sekali," kata Said.

"Saya pastikan dan saya jamin bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah terlibat dengan cara-cara yang seperti itu. Bahwa bagi PDI Perjuangan siapa pun yang demo, asal tidak merusak, menyuarakan aspirasi, sah-sah saja. Sebatas itu," tambahnya.

Said menegaskan PDIP tak akan menggerakkan massa. Ia menyebut mahasiswa tak bisa diperintah atau disuruh-suruh.

"Tapi mengorganisir, mendekati, supaya orang demo, apalagi mahasiswa nggak bisa diperintah, ya, itu di luar jangkauan kami semua," ujar dia.

Guntur Romli Nilai 'Cocoklogi'

Politikus PDIP Guntur Romli juga menyampaikan bantahan atas tuduhan terhadap partainya. Dia menilai tudingan itu dipaksakan.

"Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode 'cocokologi' yang sangat dipaksakan. Tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan PDI Perjuangan adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa," ujar Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (17/6).

Guntur menyoroti sejumlah hal terkait konferensi pers BEM Bersatu. Pertama, ia menilai tuduhan keterlibatan PDIP dalam aksi demo MBG sangat dipaksakan.

"Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni), lalu ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir yang nyata," tambahnya.

Guntur mengaskan PDIP sama sekali tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi terkait program MBG. PDIP, kata Guntur, juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kadernya untuk melibatkan diri dalam teknis gerakan mahasiswa tersebut.

"Adapun kehadiran tokoh atau kader di ruang publik atau forum dialog adalah hak konstitusional warga negara yang tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik terhadap gerakan mahasiswa," ucap Guntur.

Guntur mengatakan PDIP selalu menaruh hormat dan menghargai setiap gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan independen sebagai pilar penting penjaga demokrasi. Mahasiswa, terang Guntur, memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah, termasuk program MBG, tanpa harus dicap sebagai 'alat politik' pihak tertentu.

"Tuduhan murahan dari 'BEM Bersatu' yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa 'ditunggangi' atau 'disusupi' oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa," ujar Guntur.

Guntur mendesak BEM Bersatu untuk berhenti menyebarkan narasi dan spekulatif yang tidak berbasis data valid. Ia mengajak masyarakat debat substansi dan adu gagasan yang sehat.

"Banyak bantahan dari organisasi kampus asal terhadap individu yang tergabung di BEM Bersatu, jadi mereka bukan mahasiswa tapi MAHASEWA. PDI Perjuangan difitnah mahasewa yang menamakan dirinya BEM Bersatu," imbuhnya.

Saksikan Live DetikPagi :

(fca/azh)