Jakarta -
Anggota DPR RI Fraksi Golkar yang juga Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbicara soal pembangunan ketahanan nasional. Ia mengatakan ketahanan tersebut dapat dicapai dengan ekonomi yang kuat.
Hal itu disampaikan Bamsoet saat memimpin Rapat Pleno Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia di Gedung KADIN Jakarta, Rabu (9/9/26). Ia mengatakan ketahanan nasional hari ini tak cukup diukur dari jumlah pasukan dan persenjataan.
"Indonesia harus membangun ketahanan nasional sebagai sebuah ekosistem yang utuh. Ketahanan nasional memerlukan ekonomi yang kuat. Ekonomi yang kuat memerlukan keamanan dan kepastian berusaha. Sedangkan negara yang berdaulat memerlukan industri pertahanan yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ketiganya merupakan fondasi mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan disegani," ujar Bamsoet dalam rapat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut kemampuan negara menjaga ekonomi, energi, pangan, teknologi, rantai pasok, data, dan industri strategis di tengah krisis juga bagian dari ketahanan nasional. Ia menilai negara dengan ekonomi rapuh akan kesulitan membiayai modernisasi pertahanan, menjaga kesiapan alutsista, memenuhi kebutuhan logistik, serta mempertahankan industri strategis ketika menghadapi tekanan eksternal.
"Data terbaru menunjukkan perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi yang relatif kuat. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada kuartal II 2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan dengan nilai PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.552,1 triliun," ujar Bamsoet.
"Di sisi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan telah mencapai 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun. Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia," tambahnya.
Waketum Golkar ini mengatakan dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dengan birokrasi yang tak berbelit-belit. Ia menekankan investasi yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini, yakni mampu terciptanya lapangan pekerjaan.
"Besarnya investasi memang penting, tetapi pertanyaan strategisnya adalah seberapa besar investasi tersebut memperkuat kemampuan nasional. Investasi yang kita butuhkan adalah investasi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, membangun industri nasional, memperkuat rantai pasok, mentransfer teknologi, dan mengurangi ketergantungan strategis kepada negara lain," kata Bamsoet.
Pemerintah, ujar Bamsoet, menargetkan realisasi investasi 2027 sebesar Rp 2.322 triliun, meningkat 13,8 persen dari target 2026. BKPM menempatkan kepastian perizinan, percepatan konstruksi, serta penyelesaian hambatan di lapangan sebagai tiga fokus utama.
Sistem online single submission (OSS) juga harus diintegrasikan melibatkan 18 kementerian dan lembaga. Implementasi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 dalam sistem OSS juga menjadi bagian dari pembaruan sistem perizinan.
"Langkah tersebut perlu terus dikawal agar reformasi perizinan terasa sampai ke tingkat pelaku usaha. Keamanan berusaha harus menjadi ukuran daya saing nasional. Pelaku usaha harus merasa aman membangun pabrik, membeli mesin, merekrut tenaga kerja, mengembangkan teknologi dan memperluas bisnis di Indonesia," jelas Bamsoet.
Bamsoet memaparkan, di bidang pertahanan perlu diubah paradigma dari sekadar membeli alutsista menuju pembangunan kemampuan pertahanan nasional secara utuh. UU Nomor 16 Tahun 2012, kata dia, telah menempatkan industri pertahanan sebagai instrumen menuju kemandirian bangsa.
"Ukuran keberhasilan pengadaan tidak boleh berhenti pada jumlah pesawat, kapal, kendaraan tempur, atau sistem senjata yang dibeli. Pemerintah perlu mengukur penguasaan teknologi, kemampuan memproduksi komponen, kompetensi insinyur, ketersediaan suku cadang, kemampuan MRO, serta ketahanan sistem ketika terjadi embargo," kata Bamsoet.
"Merakit produk di dalam negeri belum otomatis berarti kita menguasai teknologinya. Kemandirian harus terlihat dari kemampuan kita memahami desain, membuat komponen penting, mengembangkan software, melakukan pemeliharaan, melakukan upgrade dan menghasilkan generasi teknologi berikutnya," imbuhnya.
Simak juga Video 'Daftar Peraih Anugerah Ekonomi Hijau Kontribusi Ekonomi Kemasyarakatan':
(dwr/gbr)
