Jakarta -
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung kondisi demokrasi di Indonesia yang sudah kebablasan. Bahlil menyebut kondisi demokrasi ini sama seperti kondisi di luar negeri.
Hal itu diungkapkan Bahlil dalam sambutannya pada acara Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Bahlil mulanya bercerita terkait lahirnya Pancasila di Indonesia.
"Menurut saya, yang benar itu adalah apa yang dicetuskan dan diputuskan dalam rapat PPKI. Karena memang sejarah mencatat bahwa bangsa kita ini 350 tahun dihajar dengan politik devide et impera. Bangsa kita ini bangsa multietnis," kata Bahlil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil lalu menjelaskan tentang sila keempat dalam Pancasila. Bahlil kemudian menyinggung kondisi Demokrasi Indonesia yang layaknya sudah seperti kondisi di luar negeri.
"Makanya Sila Keempat itu adalah: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan kedaulatan pikiran demokrasi Eropa Amerika untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, nggak ada," kata dia.
"Menurut saya demokrasi ini kebablasan. Akhirnya apa? Merusak sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Tadinya kita duduk bicara di kampung bisa, sekarang habis Pilkada ribut orang di pinggir-pinggir. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita mau lanjut dengan cara-cara ini?" imbuhnya.
Bahlil lalu mengajak para legislator Golkar kembali merumuskan demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Bahlil berbicara pentingnya mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
"Katanya Golkar salah satu ikrarnya mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Sudah tahu kita sudah masuk di lobang jurang, masih pula kita melompat jurang bersama. Menurut saya, penting untuk kita merenung bersamalah. Kata Ebiet, tanyakan kepada rumput yang bergoyang."
"Jadi karena itu menurut saya, Fraksi Partai Golkar, baik di DPR maupun MPR dan kita semua, harus merumuskan langkah demokrasi apa yang paling tepat dan layak. Ini menurut kalau kita mau kaji betul. Itu dalam konteks demokrasi. Dalam konteks keadilan, tujuan kita berbangsa bernegara adalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, marwah negara," lanjutnya
(wnv/wnv)
