Apakah Nama Anak Boleh Pakai Angka? Simak Aturan Resminya

Jakarta -

Memberi nama anak tetap harus mengikuti aturan, terutama saat mencatatkan nama dalam dokumen kependudukan resmi negara. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah: apakah nama anak boleh menggunakan angka atau karakter khusus lainnya?

Jawabannya: tidak boleh. Pemerintah telah menetapkan ketentuan resmi mengenai aturan penulisan nama pada dokumen kependudukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Aturan Nama Tidak Boleh Pakai Angka atau Tanda Baca

Dalam beleid tersebut, pencatatan nama wajib dilakukan dengan memperhatikan prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta mengikuti ketentuan perundang-undangan. Nama yang akan dicatat di dokumen kependudukan juga harus ditulis dengan huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia dan mudah dibaca, tidak bermakna negatif, serta tidak multitafsir.

Secara khusus, aturan ini menegaskan bahwa:

• Nama tidak boleh disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
• Tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca;
• Gelar pendidikan, adat, dan keagamaan tidak boleh dicantumkan dalam akta pencatatan sipil (seperti akta lahir), namun dapat
• dicantumkan secara terbatas dalam KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Dengan demikian, nama yang mengandung angka seperti "Andi123" atau simbol lainnya tidak bisa diterima dalam sistem administrasi kependudukan. Hal ini untuk menjaga keseragaman data serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pelayanan publik, sistem informasi, dan pencatatan sipil.

Aturan Lain tentang Penamaan yang Perlu Diperhatikan

Selain larangan penggunaan angka, nama yang dicatat juga harus memenuhi ketentuan berikut:

• Jumlah huruf maksimal 60 karakter, termasuk spasi;
• Jumlah kata minimal dua kata;
• Nama marga atau nama keluarga boleh dicantumkan;
• Penambahan gelar boleh dilakukan di KK dan KTP, dan ditulis dengan singkatan.

Dengan aturan ini, pemerintah berharap seluruh penduduk memiliki data kependudukan yang tertib, rapi, dan mudah digunakan dalam sistem layanan publik nasional.

(wia/imk)