Jakarta -
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memacu proses pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana. Langkah ini didorong menyusul mulai mengalirnya anggaran ke sejumlah kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100,1 triliun untuk periode 2026-2028. Dana tersebut difokuskan untuk memulihkan infrastruktur dasar, perumahan, hingga ekonomi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kebutuhan anggaran tersebut direalisasikan bertahap, yakni Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028. Program pemulihan permanen ini secara total melibatkan 33 K/L sebagai pelaksana utama maupun pendukung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan, percepatan pelaksanaan program mulai menunjukkan perkembangan positif. Hingga 17 Juni 2026, sebanyak lima kementerian/lembaga (K/L) telah menerima pagu anggaran, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara itu, sejumlah K/L lainnya masih dalam proses evaluasi di Kementerian Keuangan maupun penyelesaian administrasi internal.
"Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kalau sudah ditransfer, maka speed-nya akan kencang sekali," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).
Hal itu dikatakan Tito usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Sembari menunggu seluruh proses penganggaran K/L rampung, Satgas PRR mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun. Dana ini telah disalurkan pemerintah pusat ke seluruh daerah terdampak sejak awal Mei 2026. Tambahan dukungan fiskal tersebut terdiri atas Rp 1,6 triliun untuk Aceh, Rp 6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp 2,6 triliun untuk Sumatera Barat.
Selain melalui TKD, semangat gotong royong antardaerah juga menguat melalui skema hibah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan ke daerah terdampak di Aceh. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemda di Sumatera Barat untuk wilayah dengan dampak paling berat. Tito menegaskan, percepatan pemulihan permanen membutuhkan gerak bersama seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
"Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian K/L yang anggarannya sudah cair seperti PU, kita minta agar speed-nya lebih kencang lagi," pungkas Tito.
(prf/ega)
