Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menginisiasi rapat koordinasi (rakor) antara kepala daerah dan para Kepala Balai serta Satker Kementerian PU di Sumatera Barat (Sumbar) menjelang kedatangan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Andre berharap rapat ini bisa mempercepat koordinasi untuk perbaikan dampak bencana di Sumbar.
Anggota DPR asal dapil Sumatera Barat I ini mengatakan rapat digelar pada Sabtu (6/1/2025) malam di Kota Padang. Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wali Kota Padang Fadly Amran, dan Bupati Solok Jon Firman Pandu.
Polikus Gerindra itu meminta semua kepala daerah memaparkan kondisi kerusakan infrastruktur serta kebutuhan penanganan di tiap wilayah menjelang kedatangan Menteri PU. Andre mengatakan koordinasi langsung antara pemerintah daerah dan balai-balai teknis Kementerian PU penting untuk percepatan penanganan seusai banjir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa langsung bersurat atau berkomunikasi. Malam ini kita sinkronkan dulu sebelum Menteri PU datang," ujar Andre, yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra.
Andre mengatakan Menteri PU dijadwalkan meninjau sejumlah titik terdampak berat bencana di Sumbar, seperti Malalak di Kabupaten Agam, Lembah Anai yang menghubungkan Padang Pariaman-Tanah Datar, serta kawasan Malalo.
"Rencananya rapat dengan Pak Menteri dilakukan di Pariaman, tetapi beliau dipanggil Presiden. Insyaallah besok pagi beliau tiba di Padang. Rapat tetap kita lakukan agar perencanaan anggaran matang," ujar Andre.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumbar, Armizoprades, mengatakan total kerugian kerusakan jalan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp 1,68 triliun. Dia mengatakan angka tersebut merupakan hasil verifikasi data dari seluruh Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar.
"Total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan jalan di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp 1,68 triliun," jelasnya.
Dari total itu, nilai kerusakan untuk jalan provinsi saja mencapai sekitar Rp 522,6 miliar. Sementara kerusakan pada jalan nasional belum dimasukkan ke total Rp 1,68 triliun.
"Estimasi kerugian untuk jalan nasional mencapai sekitar Rp 400 miliar. Angka itu masih dipisahkan dari perhitungan kerugian jalan daerah," katanya.
Besarnya nilai kerusakan menunjukkan masifnya dampak bencana terhadap infrastruktur jalan di Sumbar. Besarnya kerusakan itu juga menunjukkan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan konektivitas daerah.
Rakor turut dihadiri Kepala BWS Sumatera V Padang Naryo Widodo, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis PU Sumbar Jihad, Kepala Balai Prasarana Strategis Sumbar Maria Doeni Isa, dan Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi.
Seluruh unsur balai menyatakan kesiapan mempercepat penanganan pascabanjir bandang di Sumbar, dengan catatan pemerintah daerah segera menyampaikan permintaan resmi. Seluruh dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan cepat agar perbaikan segera dieksekusi.
"Administrasi harus baik agar seluruh pekerjaan berjalan lancar. Semua dokumen juga harus lengkap," ujar Maria Doeni Isa.
(haf/imk)
