Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyikapi pernyataan Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia yang menilai gestur AHY seperti memberi sinyal siap menjadi kontender di Pilpres 2029. Herman mengatakan ucapan Doli terlalu jauh.
"Terlalu jauh dan overestimate karena Ketum AHY justru hanya memberi penekanan kepada pengawalan program-program strategis Presiden Prabowo agar sukses dan dirasakan oleh rakyat," kata Herman Khaeron kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Herman Khaeron mengatakan pernyataan AHY dalam konteks ulang tahun Partai Demokrat ke-25. AHY disebut menjelaskan terkait kemajuan ekonomi, keadilan hingga demokrasi.
"Pidato tersebut juga hanya menjabarkan tema ulang tahun Partai Demokrat ke-25 yang mencakup memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Konteks inilah yang disampaikan kepada para kader agar secara aktif turut serta mengawalnya," kata dia.
Sementara itu,Waketum Demokrat Benny K Harman menyebut AHY hanya menyampaikan bahwa Demokrat tak semata-mata mengejar kekuasaan. Melainkan, lanjut dia, membangun demokrasi.
"Jadi dalam kaitan itulah beliau menyampaikan perjuangan Partai Demokrat itu adalah tidak semata-mata untuk mengejar kekuasaan, tetapi juga ikut membangun demokrasi. Ya, meskipun tidak harus berkorelasi langsung dengan apa yang kita perjuangkan. Tidak harus kita menang. Begitu. Demokrasi mengandaikan adanya persaingan sehat, sehingga dalam persaingan sehat itu, konsekuensinya menang dan kalah adalah sebuah keniscayaan demokrasi," ujarnya.
Ia menyebut kekuasaan di Indonesia hanya dibatasi dua periode. AHY, kata Benny, cuma menegaskan konstitusi.
"Karena itu dengan demokrasi, bisa saja dia berkuasa 5 tahun dan bisa juga dia dipilih dua periode, kan begitu. Tapi untuk Indonesia misalnya, ya kekuasaan itu dibatasi hanya dua periode untuk Presiden, konstitusi mengatakan, jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum
sebetulnya mau menegaskan konstitusi," tutur dia.
Sebelumnya, Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi pernyataan AHY terkait kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Doli menilai gestur AHY seperti memberi sinyal siap maju di kontestasi Pemilu 2029.
"Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara," kata Doli kepada wartawan.
Kendati demikian, Doli menyoroti posisi AHY yang berada di koalisi pemerintah. Ia memandang AHY seolah memberi sinyal kuat menjadi pesaing di pilpres mendatang.
"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujar Doli.
"Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi," tambahnya.
Ia menekankan kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Doli menyinggung beberapa pihak yang sudah menyiapkan kuda-kuda untuk perhelatan Pilpres 2029.
"Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata 'magnet' Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda," ungkap dia.
Ia menyinggung soal pihak yang menunjukkan poros politik menjelang Pemilu 2029, seperti Ketum Projo Budi Arie. Doli lantas berbicara terkait poros 'Cikeas' yang mulai dibangun saat ini.
"Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu 'poros politik' (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi 'poros politik' (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada 'satu kapal' di dalam pemerintahan," kata dia.
Wakil Ketua Baleg DPR RI ini mengatakan Golkar menghormati langkah politik yang diambil partai lain. Menurutnya, itu adalah hak otoritas masing-masing partai.
"Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu 'poros politik' penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik," kata dia.
"Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," imbuhnya.
(gbr/gbr)
