Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah tutup buku per pukul 23.59 pada 31 Desember 2025. Penerimaan negara dari sisi pajak mengalami tekanan, sedangkan belanja negara mampu tumbuh di atas tahun lalu meskipun defisit APBN tak melampaui level 3% PDB.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selepas menggelar rapat Asset and Liability Committee alias ALCo dengan jajarannya di Kementerian Keuangan, menjelang pergantian tahun anggaran 2026 pada Rabu (31/12/2025).
Meski begitu, Purbaya belum mau mengungkapkan secara detail realisasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Sebab, Kementerian Keuangan kata dia akan menggelar konferensi pers terkait itu pada pekan depan.
"Realisasi APBN 2025 rencananya akan disampaikan dalam konferensi pers minggu depan," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, seperti dikutip kembali pada Jumat (2/1/2026).
Purbaya menekankan, yang jelas, hingga rapat ALCo digelar, realisasi kinerja APBN 2025 berjalan sesuai dengan perencanaan dan masih sangat terkendali. "Kinerja APBN berjalan on track dan terkendali. Kami terus memantau perkembangan kinerja APBN sampai tutup kas," paparnya.
Terlepas dari itu, Purbaya dalam kesempatan itu mengungkapkan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan APBN 2025, berikut ini rangkumannya:
1. Purbaya was-was
Purbaya mengaku merasa was-was menjelang tutup buku APBN 2025. Sebelum pergantian tahun, ia sempat tidak bisa tidur karena memikirkan apakah realisasi penerimaan negara mampu mencapai target dan belanja negara bisa dikendalikan sesuai perencanaan.
"Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember sudah tenang, rupanya belum tuh. Semalam aja saya enggak bisa tidur, uangnya masuk enggak ya, uangnya masuk enggak ya," ucap Purbaya.
"Nanti defisitnya bisa melebar kenceng kalau ada gagal uang masuk atau ada pengeluaran tiba-tiba yang besar, tapi sampai sekarang enggak ada," tegasnya.
2. Shortfall Pendapatan Negara
Dari sisi pendapatan negara, Purbaya mengakui, tak akan mencapai target pada tahun ini. Target penerimaan negara dalam UU APBN 2025 senilai Rp 3.005,1 triliun, dan hingga akhir tahun Kemenkeu perkirakan hanya akan terkumpul Rp 2.865,5 triliun.
Mayoritas pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak yang targetnya pada 2025 sebesar Rp 2.189,31 triliun dengan perkiraan sampai dengan akhir tahun hanya Rp 2.076,9 triliun.
"Income-nya agak sedikit di bawah prediksi kita, sehingga defisitnya lebih lebar dari pikiran semula. Nanti detailnya akan kita presentasikan minggu depan, karena angkanya geser terus nih sampai malam," ucap Purbaya.
Purbaya mengklaim, realisasi setoran pajak atau pendapatan negara secara keseluruhan yang sulit mencapai target akibat ekonomi RI selama sembilan bulan tahun ini mengalami tekanan, atau sebelum ia dilantik sebagai bendahara negara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
"Pajak seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya, berada di bawah target yang di APBN. Jadi kita enggak mungkin itu kan (capai target) karena ekonomi jelek beberapa bulan sebelumnya, 9 bulan pertama tahun ini," paparnya.
3. Belanja Tumbuh 5%
Untuk belanja negara, Purbaya mengatakan, realisasinya mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun anggaran 2024. Ia mengatakan, kisaran pertumbuhannya 4-5%.
Target belanja negara dalam UU APBN 2025 adalah senilai Rp 3.621,3 triliun atau lebih tinggi 8,9% dibanding APBN 2024 yang senilai Rp 2.701,4 triliun. Dalam laporan semester I-2025, Kementerian Keuangan memperkirakan hingga akhir tahun realisaisnya Rp 3.527,5 triliun atau 97,4% dari target.
"Jadi gini, untuk belanja kita tumbuh sedikit ya, dibanding lalu tumbuh 4%, 5%. Nanti detailnya akan kita presentasikan di minggu depan, tapi dibanding tahun lalu tumbuh lumayan lah. Enggak double digit, tapi belanja tumbuh cukup baik," ujar Purbaya.
4. Defisit melebar
Dengan kondisi pendapatan tertekan, dan belanja negara yang masih mampu tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu, Purbaya mengakui APBN 2025 mengalami pelebaran defisit. Namun, lagi-lagi ia belum mau mengungkapkan detailnya.
"Defisitnya lebih lebar dari perkiraan semula. Nanti detailnya akan kita presentasikan minggu depan," tegas Purbaya.
Kendati begitu, ia memastikan, pelebaran defisit APBN 2025 tidak akan sampai menyentuh batas aman yang telah tertuang dalam UU Keuangan Negara sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).
Dalam UU APBN 2025, defisit fiskal telah ditetapkan pemerintah dan DPR sebesar 2,53% dari PDB atau senilai Rp 616,2 triliun. Namun, berdasarkan outlook laporan semester I-2025 Kementerian Keuangan, potensi defisit menjadi Rp 662 triliun atau 2,78% PDB.
"Di atas itu, tapi yang jelas kami tidak melanggar UU 3% dan kami komunikasi terus dengan DPR. Ini kan masih bergerak nih, minggu depan deh pastinya, entar saya salah ngomong," tutur Purbaya.
5. Tarik Kembali Penempatan Dana
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menegaskan, untuk mempercepat realisasi belanja negara di APBN 2025, pihaknya telah menarik kembali dana hasil penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih atau SAL ke lima bank milik negara alias Himbara beserta satu BPD, yakni Bank Jakarta.
Total penempatan dana yang telah ia lakukan sejak 12 September 2025 itu ialah senilai Rp 276 triliun. Terdiri dari Rp 200 triliun di lima bank Himbara, yakni BRI, Bank Mandiri, dan BNI masing-masing menerima dana dari pemerintah senilai Rp 55 triliun. Kemudian BTN Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun dalam bentuk deposito on call.
Lalu, pada 10 November 2025 ditambah Rp 76 triliun, terdiri dari Bank Mandiri Rp 25 triliun, BRI Rp 25 triliun, BNI Rp 25 triliun, dan Bank DKI Rp 1 triliun. Dengan demikian, total dana penempatan yang dikucurkan Purbaya sudah mencapai Rp 276 triliun.
Purbaya mengatakan, dana hasil penempatan di bank yang ditarik itu dilakukan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Namun, total nilanya ialah sebesar Rp 76 triliun yang dikucurkan kembali dalam bentuk belanja negara untuk menggerakkan perekonomian akhir tahun anggaran 2025.
"Jadi pelan-pelan kita tarik sedikit ya, sekarang di bank sisanya ada Rp 201 triliun ya yang di perbankan. Yang Rp 76 triliun kita tarik tapi kita belanjakan lagi, jadi masuk ke sistem, tapi enggak langsung dalam bentuk uang saya di bank," tutur Purbaya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
