Jakarta -
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara terkait 110 WNI yang terkena scam di Kamboja. Cak Imin menegaskan WNI tidak direkomendasikan bekerja di Kamboja.
Cak Imin awalnya mewanti-wanti agar WNI yang memilih mengadu nasib di Kamboja untuk tidak asal berangkat. Ia mengingatkan agar WNI mengecek dengan benar kepastian lowongan kerja di Kamboja.
"Saya terus-menerus me-warning kepada seluruh warga bangsa, apabila memilih bekerja di luar negeri, khususnya di Kamboja, benar-benar tidak asal berangkat, cek dan pastikan," kata Cak Imin seusai acara '1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat' di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menyampaikan bahwa Kamboja tidak direkomendasikan oleh pemerintah sebagai tempat bekerja. "Perlu diketahui warning-nya tidak dalam rekomendasi tempat kerja," imbuhnya.
Meski begitu, Cak Imin memastikan negara tetap hadir jika ada WNI yang sudah telanjur bekerja di sana. Ia, lewat KBRI, akan memastikan keamanan mereka.
"KBRI kita dan beberapa langkah terakhir berhasil dan akan terus dilakukan diplomasi dan program perlindungan yang lebih utuh, termasuk yang sudah terus bekerja di sana," jelas dia.
"Nah, ini mulai dari sistem perlindungannya, penanganan kasus sekaligus fasilitas administratif yang terbuka terus di KBRI pada semua warga kita yang membutuhkan bantuan administrasi. Termasuk perbandingan paspor, perlindungan kepemilikan paspor terus dilakukan," lanjut dia.
Senada dengan Menko Cak Imin, Menteri P2MI Mukhtarudin juga tidak merekomendasikan WNI bekerja di Kamboja. Ia menegaskan Kamboja bukan negara yang jadi lokasi penempatan pekerja migran.
"Terkait dengan masalah pekerjaan yang ada di Kamboja, jadi saya menjelaskan bahwa Kamboja itu bukan negara penempatan. Jadi pemerintah, khususnya Kabid UMI, belum pernah memutuskan menetapkan Kamboja sebagai negara penempatan pekerjaan. Jadi kelakuan yang terjadi sekarang itu adalah berangkat secara ilegal, kena TPPO dan lain-lain," tutur Mukhtarudin.
Meski begitu, ia juga memastikan negara akan tetap melindungi para WNI yang sudah telanjur terjebak di Kamboja.
"Negara tetap akan hadir memfasilitasi warga negara kita yang bermasalah di luar negeri, apa dia berangkat prosedural, non-prosedural, ilegal, negara juga harus hadir, dan kita kaitan dengan status status warga itu yang sudah kita ulangkan, tetap di depan adalah KBRI dan kami sebagai bagian daripada pemerintah bersama Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kamboja melakukan pemulangan dan mereka sudah pulang ke sini bertahap," tegas dia.
Sebelumnya diberitakan, Mukhtarudin mengatakan 110 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban online scam di Kamboja wajib pulang. Ia tak ingin ada permasalahan lagi di kemudian hari.
"Prinsipnya, warga negara yang sudah dalam berangkat, maksudnya yang tanpa dokumen resmi, kita harus paksa wajib pulang. Karena nggak bisa karena nanti terjadi masalah lagi. Jadi tetap kita lakukan persuasif, tentu di depan adalah KBRI. Kami sebagai supporting dari KP2MI untuk melakukan pendampingan," kata Mukhtarudin seusai Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).
(maa/yld)
