Sekjen Partai Golkar Sarmuji menilai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen masih diperlukan sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana di Indonesia. Sarmuji mengatakan sistem multipartai sederhana paling kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial.
"Ya itu instrumen untuk kita menuju sistem multipartai sederhana. Sistem multipartai sederhana itu yang paling kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Sarmuji mengatakan sistem pemerintahan presidensial merupakan amanat UUD. Sebab itu, dia mengatakan partainya akan mendukung instrumen yang dapat memperkuat sistem presidensial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sistem pemerintahan presidensial itu termaktub sebagai amanah oleh dalam Undang-Undang Dasar kita ya. Jadi apa saja instrumen apa saja yang yang bisa diterapkan untuk menuju sistem multipartai sederhana Golkar pasti akan setuju," ujarnya.
Namun, Sarmuji mengatakan pihaknya belum menentukan angka ideal terkait ambang batas. Dia mengatakan angka ambang batas akan didiskusikan bersama.
"Ya angka nanti bisa dibicarakan ya, angkanya bisa dibicarakan berapa yang yang bisa disepakati bersama," ujarnya.
"Tetapi yang paling penting kita harus menyadari bahwa parliamentary threshold itu merupakan salah satu instrumen untuk menuju sistem multipartai sederhana," imbuh dia.
Sebelumnya, usulan penghapusan ambang batas disampaikan oleh Waketum PAN Eddy Soeparno. PAN menilai ketentuan ambang batas selama ini menyebabkan jutaan suara pemilih tak terwakili di DPR.
"Kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif," kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1).
"Karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini ada jutaan pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta," sambung dia.
(amw/isa)
