Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan harus menjadi tanggung jawab bersama. Ia menilai akses korban untuk mendapatkan keadilan, termasuk layanan visum.
Lestari Moerdijat mengatakan upaya korban kekerasan untuk melakukan visum harus di permudah.
"Upaya korban kekerasan untuk melakukan visum, sebagai bagian dari upaya perlindungan, sejatinya harus dipermudah," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang mengatur bahwa BPJS Kesehatan tidak lagi menjamin biaya visum dan layanan kesehatan akibat KDRT maupun kekerasan seksual. Kebijakan tersebut membuat korban harus menanggung biaya visum secara mandiri, berkisar Rp 150.000 hingga Rp 300.000.
Untuk dapat mengakses layanan visum tanpa biaya mandiri, korban didorong melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau menggunakan mekanisme gawat darurat.
Menurut Lestari, mekanisme untuk mendapatkan visum bagi korban kekerasan harus dipermudah mengingat hasil visum merupakan bagian penting untuk melindungi sekaligus memperjuangkan keadilan bagi korban.
Selama ini, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, karena dampak kekerasan yang dialami, korban seringkali kesulitan untuk melapor ke aparat penegak hukum untuk mendapatkan layanan visum seperti yang dipersyaratkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2024.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu menilai biaya visum yang harus ditanggung tersebut menambah beban bagi korban dalam memperjuangkan keadilan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait harus mampu membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi korban kekerasan di Tanah Air.
Hal itu, kata dia, demi mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin rasa aman, keadilan, serta kesejahteraan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Simak juga Video: Polri Ungkap Hasil Visum Sementara Kacab Bank yang Tewas
(prf/ega)
