Jakarta - Anggota Tim Pengawas Haji sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Halid, meminta pemerintah mengoptimalkan penggunaan produk pangan Indonesia untuk konsumsi jemaah haji dan umrah. Nurdin menilai potensi ekonomi konsumsi haji dan umrah yang mencapai Rp 60 triliun per tahun harus dimanfaatkan.
"Dengan jumlah jemaah haji 221 ribu orang tahun 2026 ini, nilai ekonomi kebutuhan konsumsi saja mencapai Rp 18,2 triliun. Jika digabung dengan umrah yang berjumlah sekitar 1,7 jemaah, nilainya mencapai Rp 60 triliun lebih per tahun. Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara kita," kata Nurdin Halid, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, besarnya perputaran uang dari konsumsi haji dan umrah seharusnya memberi dampak langsung bagi perekonomian nasional. Namun, dia menyoroti pasokan bahan pangan untuk katering jemaah haji Indonesia selama ini masih banyak bergantung pada produk impor dari Thailand, Vietnam, Brasil, hingga negara-negara Timur Tengah.
"Momentum haji seharusnya mampu menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi pelaku usaha nasional. Indonesia memiliki banyak produk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi yang mampu memasok berbagai kebutuhan katering, mulai dari beras, sayur, lauk-pauk, hingga bumbu dapur," katanya.
Nurdin mengatakan sektor logistik dan katering haji perlu dikelola dengan strategi ekonomi yang berpihak pada produk rakyat dan industri pangan nasional. Dia menilai pemerintah perlu memperkuat rantai pasok pangan Indonesia untuk kebutuhan jemaah haji dan umrah di Arab Saudi.
"Skala ekonomi yang besar ini harus menjadi perhatian khusus mengingat Indonesia adalah salah satu pengirim jamaah haji dan umrah terbesar di dunia. Saat ini, suplai makanan untuk jamaah asal Indonesia di Mekkah masih didominasi negara lain. Artinya, potensi ekonomi yang sangat besar ini justru mengalir ke luar negeri. Sungguh disayangkan jika potensi sebesar ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi nasional," ujar Nurdin.
"Berdasarkan arahan Bapak Presiden, pemerintah mendorong optimalisasi rantai pasok pangan dari dalam negeri seperti ekspor bahan makanan pokok Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. Selain itu, pentingnya penggunaan sistem transaksi digital seperti QRIS di Arab Saudi agar perputaran uang di Tanah Suci kembali ke perekonomian nasional," sambungnya.
Nurdin juga mendorong adanya kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat logistik haji dan umrah, mulai dari pemetaan kebutuhan, kesiapan pasokan, standardisasi produk, hingga kerja sama dengan perusahaan katering di Arab Saudi.
"Pemerintah tidak boleh hanya menjadi pengguna layanan katering, tetapi harus mulai masuk lebih jauh ke dalam ekosistem rantai pasok haji," kata Nurdin.
"Danantara dan BUMN perlu proaktif melakukan investasi atau kerja sama dengan perusahaan katering Arab Saudi. Jika kita bisa memiliki akses yang kuat terhadap dapur katering, maka kontrol bahan baku bisa lebih besar berada di tangan kita," imbuhnya.
(amw/ygs)
