Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong percepatan penyediaan akses yang inklusif bagi penyandang disabilitas agar dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan nasional.
"Berbagai upaya dalam mempermudah akses komunikasi bagi penyandang disabilitas harus mendapat dukungan semua pihak, sebagai bagian upaya membuka kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2/2026).
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pekan lalu, memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui kerja sama itu, Kemenko PMK dan BRIN berkomitmen menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya penguatan aksesibilitas dan inklusivitas pembangunan.
Upaya membangun ekosistem bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas, menurut Lestari, merupakan langkah strategis untuk membuka akses komunikasi yang setara bagi setiap warga negara.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan data BPS 2024 mencatat lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia, sepertiganya belum menamatkan pendidikan dasar, partisipasi kerja hanya 23,94%, serta tingkat kemiskinan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, berpendapat bahwa kondisi tersebut diperparah dengan masih rendahnya kesadaran publik, keterbatasan akses komunikasi, dan fasilitas fisik maupun digital yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, pembangunan ekosistem bahasa isyarat yang direncanakan pemerintah dapat benar-benar mempermudah akses penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas.
Rerie mendorong semua pihak terkait di tingkat pusat dan daerah dapat bekerja sama dengan baik membangun kemudahan akses bagi setiap anak bangsa agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata di seluruh tanah air.
(prf/ega)
