Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian memastikan pihaknya akan mempercepat penyiapan lahan untuk mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) komunal bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Tito menjelaskan sebagian besar huntap yang telah selesai dibangun saat ini merupakan huntap in-situ atau dibangun di lokasi semula oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih berada pada tahap peninjauan lahan guna memastikan kepastian hukum sekaligus keamanan dari risiko bencana.
"Jadi harus disiapkan tanah yang aman, jangan di lokasi semula. Nantinya perlu pengecekan dari Badan Geologi untuk memastikan keamanannya," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Hal itu ia katakan usai rapat kerja Satgas PRR dengan Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).
Untuk mempercepat ketersediaan lahan, Tito menegaskan akan segera berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting karena sebagian huntap di tiga wilayah terdampak direncanakan dibangun di atas lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kita perlu dukungan dari Kementerian ATR/BPN, Danantara, Kementerian Lingkungan Hidup untuk penyiapan lahan, ditambah komitmen dari pemerintah daerah," ujarnya.
Diketahui, pembangunan huntap menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dokumen tersebut disusun berdasarkan usulan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait, lalu diformulasikan menjadi program pemulihan permanen pascabencana untuk periode 2026-2028.
Secara keseluruhan, renduk memuat 11.512 program dengan dukungan anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Alokasi tersebut terbagi menjadi Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Khusus pembangunan huntap, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 7,4 triliun yang ditargetkan rampung paling lambat pada 2027. Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).
"Nanti kita upayakan secepat mungkin. Makin cepat mereka mendapat hunian layak, makin baik," pungkasnya. (ega/ega)
