Jakarta -
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), mengatakan pihaknya mengusulkan 500 ribu BPJS warganya ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dek Fadh mengatakan 500 ribu BPJS itu sebelumnya dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
"Dari efek bencana ini kami mengusulkan karena selama ini untuk BPJS Aceh ada 500 ribu jiwa yang ditanggung dengan dana APBA, Pak, dana daerah, Pak. Selebihnya ditanggung oleh APBN," kata Dek Fadh dalam paparannya di hadapan pimpinan MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
Dek Fadh mengatakan Aceh sebagai daerah bencana boleh mengusulkan agar BPJS ditanggung APBN. Dia mengaku akan menyerahkan surat usulan itu ke pimpinan MPR RI dalam kunjungan kerja ini agar bisa cepat disetujui.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara aturan daerah bencana boleh mengusulkan untuk BPJS ini ditanggung dengan dana APBN. Kami telah mengusulkan, Pak, nanti suratnya kami serahkan kepada Bapak agar ini cepat disetujui," ujarnya.
Dek Fadh mengatakan pihaknya saat ini fokus ke penanganan bencana. Dia berharap BPJS 500 ribu jiwa warga Aceh ini bisa ditanggung APBN.
"Karena untuk mengingat mereka yang 500 ribu orang ini kalau berobat harus menggunakan dana tidak layak di daerah bencana mereka mencari uang untuk berobat. Ada 500 ribu jiwa, Pak. Kalau dulunya ditanggung dengan dana APBA, sementara saat ini bencana kami fokus kepada bencana, kami berharap ini bisa ditanggung oleh APBN. Hanya 500 ribu jiwa, Pak," ucapnya.
Sebagai informasi, pimpinan MPR mengunjungi Aceh pada Selasa (10/2). Pimpinan yang hadir adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, AM Akbar Supratman.
Kemudian, hadir juga pimpinan dari semua fraksi, yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, Anton Sukartono Suratto. Hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, dan sejumlah staf khusus.
(mib/whn)
