Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah proses pembenahan internal yang sedang berlangsung di Badan Gizi Nasional (BGN). Perubahan pimpinan dan langkah hukum yang berjalan saat ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah bersikap responsif dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Dudung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).
"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujar Dudung.
Ia juga memastikan bahwa kendala internal tidak akan menghentikan program yang menjadi hajat hidup orang banyak ini. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi masyarakat kelompok rentan tidak terganggu.
"Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," tegasnya.
Wapres Gibran meninjau pembagian MBG di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (21/4/2026). (CNBC Indonesia/Halimatus Sa’diyah) Foto: Wapres Gibran meninjau pembagian MBG di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (21/4/2026). (CNBC Indonesia/Halimatus Sa’diyah)
Sebagai bentuk fungsi pengendalian, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pantauan langsung di lapangan, KSP menemukan banyak satuan pelayanan yang sudah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.
"Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelas dia.
Dudung menambahkan, saat ini pelaksanaan program di tingkat bawah sudah mulai diperbaiki dengan sistem pengawasan yang jauh lebih ketat, bersih, transparan, dan terukur. Guna memastikan akuntabilitas program, KSP membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan. Hal ini penting agar program tidak sekadar mengejar target kuantitas semata.
"KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan ini penting, karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat," papar dia.
Pemerintah memprioritaskan agar distribusi makanan bergizi ini menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk di wilayah terluar.
"Kita ingin program ini benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T," imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Dudung menegaskan posisi KSP sebagai garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN secara menyeluruh.
"Kantor Staf Presiden akan terus mengawal proses pembenahan BGN, agar perbaikan yang dilakukan benar-benar menyentuh sistem, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengaduan publik. KSP hadir sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat," tuturnya.
Ia berharap momentum evaluasi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional yang dibiayai oleh negara.
"Yang paling penting, program ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan kualitas, tepat sasaran, dan bersih dari penyimpangan. Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG, untuk meningkatkan kepercayaan publik," pungkasnya.
(wur/wur)
Add
as a preferred
source on Google
