Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pasokan daging nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Menurut Hanif, kawasan perkebunan sawit memiliki karakteristik yang mendukung pengembangbiakan atau breeding sapi secara alami. Model ini dinilai lebih efektif dibandingkan inseminasi buatan, karena proses reproduksi berlangsung secara natural dan biaya pemeliharaannya lebih rendah.
"Model ini sangat cocok untuk breeding. Setelah anak sapi berusia tiga hingga sembilan bulan, kemudian disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam," ujar Hanif, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).
Ia mengungkapkan, keberhasilan integrasi sawit dan peternakan sapi telah terlihat di PT Buana Karya Bhakti. Berdasarkan penjelasan pengelola, populasi sapi yang semula sekitar 300 ekor kini meningkat menjadi hampir 1.500 ekor. Seluruh ternak tersebut dipelihara di area perkebunan seluas hampir 16 ribu hektare.
Hanif menjelaskan, dengan rasio sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan, peluang pengembangan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) di Kalimantan Selatan masih sangat besar.
Dari total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit yang ada di provinsi tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai layak untuk diintegrasikan dengan usaha peternakan sapi.
"Kalau 250 ribu hektare ini diintegrasikan, maka paling tidak ada sekitar 20 ribu ekor sapi yang bisa dipelihara. Jumlah ini dapat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan," katanya.
Saat ini, kebutuhan sapi di Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai 56 ribu hingga 57 ribu ekor per tahun. Namun, kemampuan produksi daerah tersebut baru sekitar 33 ribu ekor, sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 20 ribu ekor.
Hanif menilai, konsep integrasi sawit dan sapi juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Menurutnya, apabila model serupa diperluas ke berbagai daerah, kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional akan semakin signifikan.
Potensi tersebut dinilai sangat besar mengingat Indonesia memiliki lebih dari 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Dengan asumsi kebutuhan lahan sekitar 13 hingga 15 hektare per ekor sapi, lahan sawit nasional diperkirakan mampu menampung sekitar 1,3 juta ekor sapi.
"Angka itu sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan daging kita sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan yang selama ini dipenuhi melalui impor," jelasnya.
Selain berkontribusi terhadap pasokan daging, Hanif mengatakan keberadaan sapi di area perkebunan juga memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan sawit. Ternak sapi dapat membantu mengurangi biaya pembersihan gulma hingga 50%-70%, sementara kotoran ternak berfungsi meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung produktivitas tanaman.
Untuk menjaga kualitas lahan, sistem penggembalaan dilakukan secara bergilir. Sapi hanya ditempatkan di satu titik selama satu hari sebelum dipindahkan ke lokasi lain, sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada kondisi tanah.
Ke depan, pemerintah akan membahas pengembangan program SISKA bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menyiapkan regulasi, sekaligus menciptakan iklim usaha yang mendukung pengembangan integrasi sawit dan peternakan sapi secara berkelanjutan.
"Kita tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kita harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia. Integrasi sawit dan sapi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional," pungkasnya.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
