TNI AD merespons aksi pembubaran nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Ternate yang memicu perbincangan di tengah publik. Masalah perizinan dan isu SARA disebut sebagai alasannya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat.
Kolonel Inf Jani Setiadi mengatakan telah mengecek kegiatan yang melibatkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Ternate bersama sejumlah organisasi mahasiswa. Disebut jika acara nobar itu tak memiliki perizinan.
"Selain aspek perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat yang majemuk, terlebih apabila dikaitkan dengan isu SARA maupun konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya," bunyi keterangan yang dibagikan, Selasa (12/5/2026).
Dandim 1501/Ternate ini mengatakan TNI tetap menghargai kebebasan berpendapat dan ruang diskusi bagi masyarakat, jurnalis, maupun mahasiswa. Kendati demikian, lanjutnya, keselamatan dan ketenangan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
"Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman bagi siapa saja. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar kegiatan ini tidak dilanjutkan demi mencegah isu SARA yang dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini," ujar Jani Setiadi.
Ia menyebut TNI tak melarang kegiatan diskusi selama dilaksanakan sesuai prosedur dan memiliki izin. Ia juga menyingung materi yang disampaikan tak boleh menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat.
"Hingga saat ini, aparat keamanan bersama unsur terkait masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali," bunyi keterangan yang dibagikan.
"Pendekatan yang dilakukan mengedepankan musyawarah, edukasi, dan langkah preventif demi menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan masyarakat di Kota Ternate," tambahnya.
Diketahui, kegiatan nobar yang disertai diskusi itu digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5) pukul 20.00 WIT. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar mengecam tindakan pembubaran tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi serta hak warga untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin konstitusi.
"Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat," tegas Yunita dikutip dari detikSulsel.
Ia menyebut kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Cara seperti ini, kata dia, mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.
Yunita juga menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan. Karena menurutnya, kegiatan ini berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.
"Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh takut terhadap diskusi dan film dokumenter," imbuh Yunita.
(fca/imk)
