Mendagri Tito Karnavian memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk melarang membuka lahan dengan cara membakar. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan perlu banyak petugas dan melibatkan masyarakat agar instruksi tersebut berjalan.
Mardani awalnya menyampaikan seharusnya pemerintah sudah bersiap menghadapi karhutla. Menurut dia, peringatan El Nino sudah disampaikan dari jauh-jauh hari.
"Peringatan kedatangan El Nino Godzila sudah berbulan lalu, mestinya sedia payung sebelum hujan, mestinya sudah ada satgas yang menyiapkan skenario, kejadian karhutla juga sudah sering terjadi, kasihan hutan dan masyarakat," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (25/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, Mardani mengatakan, agar instruksi Tito efektif, perlu ada anggaran dan petugas yang memadai. Selain itu, dia menyebutkan masyarakat perlu dilibatkan.
"Agar efektif mesti ada dua syarat, petugas dan anggaran. Kepala Daerah bisa sampaikan kondisi petugas yang bisa jaga dan kawal daerahnya. Kalimantan Barat itu luas wilayahnya 1,2 kali luas wilayah Pulau Jawa. Perlu banyak petugas atau pelibatan masyarakat. Plus adakah anggarannya pada saat banyak daerah TKD-nya berkurang," ucap dia.
Lebih lanjut, Mardani juga menilai pentingnya koordinasi. Menurut dia, bisa saja karhutla saat ini baru awal fase dari potensi bencana yang lebih besar.
"Perlu koordinasi bersama, boleh jadi kondisi sekarang baru awal, jika tidak tertangani bisa menyebabkan bencana lebih dahsyat. Karena itu, kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mesti dibuat hidup," tutur dia.
Instruksi Mendagri Tito
Sebelumnya diberitakan, instruksi Mendagri tersebut ditujukan kepada para kepala daerah. Instruksi berkaitan dengan larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar, termasuk untuk alasan adat.
"Saya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026, yang intinya melarang kepala daerah-bupati, gubernur, wali kota-melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa terkecuali. Kalau kemarin kan ada pengecualian masalah adat, sekarang tanpa terkecuali," kata Tito di JCC, Jakarta, Minggu (23/8).
Tito menyebut langkah tersebut diambil guna mencegah munculnya titik pembakaran baru. Ia menambahkan instruksi itu baru saja diterbitkan.
"Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 saya keluarkan kemarin, langsung. Meskipun Menteri Lingkungan Hidup juga sudah mengeluarkan edaran tanggal 10," sebutnya.
Tito menjelaskan, seluruh unsur telah diminta bekerja maksimal dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prioritas saat ini adalah memadamkan api sekaligus mencegah timbulnya titik api baru.
"Jadi strategi utamanya, lahan yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan dan dilokalisasi dengan semua mobilisasi kekuatan, termasuk dari Kementerian PU, Kementerian Pertanian, dan lain-lain," sebutnya.
Simak juga Video Instruksi Tito ke Kepala Daerah: Larang Buka Lahan dengan Membakar
(maa/gbr)
