Jakarta, CNBC Indonesia - Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan, beberapa saat lalu menandai hubungan geopolitik yang melunak antara dua negara ekonomi terbesar di dunia.
Usai pertemuan tersebut, Trump bahkan mengambil langkah drastis untuk mengizinkan ekspor chip H200 canggih buatan Nvidia ke China. Selain itu, kemelut kepemilikan operasional TikTok di AS juga akhirnya rampung setelah beberapa kali terhambat.
Namun, bukan berarti krisis kepercayaan antara AS dan China serta-merta selesai. Terbaru, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) memasukkan DJI dan Autel asal China, beserta semua drone dan komponen buatan asing, ke dalam daftar perusahaan yang membawa risiko besar bagi keamanan nasional AS.
Pengumuman yang dibuat pada Senin (22/12) waktu setempat itu akan membatasi izin bagi drone-drone China tipe baru untuk diimpor atau dijual di AS, dikutip dari BusinessToday, berdasarkan laporan Reuters, Selasa (23/12/2025).
Ke depan, DJI, Autel, dan perusahaan drone asing tak bisa lagi mendapat izin FCC untuk menjual model-model drone baru atau komponen-komponen kritis ke AS. Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya Washington mengambil tindakan keras ke drone-drone buatan China dalam beberapa tahun terakhir.
Sebelumnya, pada September 2025, Kementerian Perdagangan AS sudah mengumbar rencana untuk mengeluarkan aturan pelarangan impor drone asal China.
Perlu dicatat, pengumuman terbaru FCC tidak melarang impor atau penjualan model-model drone yang sebelumnya sudah terotorisasi oleh regulator telekomunikasi tersebut. Selain itu, pengumuman ini juga tak berdampak pada drone-drone yang sudah dibeli dan beredar di AS. Masyarakat AS tetap bisa memanfaatkan drone China yang mereka beli secara legal sebelum pengumuman dibuat.
DJI yang merupakan produsen drone terbesar di dunia mengaku kecewa dengan keputusan FCC. Sebelumnya, DJI mengatakan jika pihaknya masuk dalam 'Covered List' dari FCC, maka secara efektif akan menghalangi perusahaan untuk menawarkan model drone baru ke AS. DJI menjual lebih dari setengah drone komersial yang tersedia di AS.
FCC mengatakan telah menerima hasil tinjauan antarlembaga eksekutif yang diselenggarakan Gedung Putih mengenai risiko drone asing pada Minggu (21/12), yang menemukan bahwa drone dan komponen impor menimbulkan risiko keamanan.
Adapun ancaman yang dimaksud adalah pengawasan tanpa izin, kebocoran data sensitif, kerentanan rantai pasokan, dan ancaman potensial lainnya terhadap keamanan dalam negeri.
Tinjauan tersebut menyatakan bahwa Pentagon dapat membuat keputusan di masa mendatang bahwa drone tertentu atau kelas drone tertentu tidak menimbulkan risiko dan menghapusnya dari pembatasan.
Pada Juni lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan AS pada perusahaan drone China. Sebastian Gorka, direktur senior kontra-terorisme di Dewan Keamanan Nasional, mengatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa drone diproduksi di AS.
"Drone merupakan bagian besar dari keamanan masa depan AS. Drone harus diproduksi di AS," tulisnya pada Senin (22/12).
Pada awal bulan ini, DJI mengatakan lebih dari 80% dari 1.800+ lembaga penegak hukum negara bagian dan lokal serta lembaga tanggap darurat yang mengoperasikan program drone menggunakan teknologi DJI.
Menurut DJI program-program ini akan berisiko jika mereka tidak lagi memiliki akses ke teknologi drone yang paling hemat biaya dan efisien yang tersedia.
Trump dan FCC sama-sama menyebutkan Olimpiade dan Piala Dunia yang akan datang serta kekhawatiran tentang penyalahgunaan drone.
Perwakilan Partai Republik Rick Crawford memuji keputusan tersebut, dengan mengatakan penggunaan drone buatan China, dengan akses luas di wilayah udara AS, telah menjadi mimpi buruk kontra intelijen selama bertahun-tahun.
"Kita tidak dapat mengorbankan keamanan nasional kita demi barang murah yang dimaksudkan untuk membanjiri pasar AS," ia menuturkan.
Produsen China Hikvision mengajukan gugatan di Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia awal bulan ini, menantang keputusan FCC untuk memblokir persetujuan baru untuk perangkat dengan komponen dari perusahaan dalam 'Covered List'-nya dan membiarkan lembaga tersebut melarang peralatan yang sebelumnya disetujui dalam beberapa kasus.
Pada September lalu, seorang hakim AS menolak permohonan DJI untuk dihapus dari daftar perusahaan yang diduga bekerja sama dengan militer Beijing yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan AS (sekarang Kementerian Perang AS)
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
