Politikus Demokrat Benny K Harman melempar usulan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditingkatkan menjadi kementerian. Terkait itu, Golkar justru menawarkan dua opsi. Apa itu?
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia, menilai saat ini urgensi pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila semakin kuat. Dengan begitu, keberadaan BPIP pun kian penting.
Doli mengaku sejak awal tidak setuju dengan status BPIP hanya badan. Dia menilai status tersebut tidak cukup kuat dalam pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau saya pribadi sebenarnya dari awal memandang badan itu nggak cukup, nggak kuat," kata Doli kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).
Doli mengusulkan dua opsi terkait ini. Pertama, membentuk lembaga negara baru. Kedua, tugas dan fungsi BPIP dialihkan ke lembaga negara yang sudah ada seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bahkan saya mengusulkan harus ada lembaga negara yang mengurusi soal penguatan ideologi negara ini. Apakah ada lembaga negara baru atau memang ada lembaga negara yang kita titipkan juga yang menjadi tugas-tugasnya untuk melakukan penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut di tengah masyarakat," kata Doli.
"Nah jadi pilihannya dua, ya. Bisa membuat lembaga negara baru atau juga fungsinya dititipkan ke lembaga negara yang sudah ada (seperti) MK, misalnya, terus, ya, atau mungkin MPR. Karena kan selama ini MPR ditugaskan sosialisasi empat pilar, gitu, kan," pungkasnya.
Usulan BPIP Jadi Kementerian
Dalam rapat Panja RUU BPIP di Baleg DPR, Selasa (11/11) lalu, anggota Panja DPR mulanya mendiskusikan soal nomenklatur RUU BPIP. Tenaga ahli DPR sempat menjelaskan nama RUU BPIP sudah disepakati dalam Prolegnas 2026.
Dalam kesempatan itulah, Benny K Harman, yang juga anggota Panja RUU BPIP, mengusulkan badan tersebut menjadi kementerian supaya koordinasinya jelas. Ia menilai, jika Pancasila dianggap penting, dijadikan kementerian saja.
"Mohon maaf saja tidak ada maksud untuk badan ini tidak, kalo memang kita anggap penting Pak Pancasila ini, kenapa kita nggak usul aja bukan badan, kementerian. Menteri negara urusan khusus tentang Pancasila, itu lebih mantap lagi, jangan badan, kementerian saya usulkan Pak Ketua, bukan Badan Pembinaan Pancasila, Kementerian khusus urusan Pancasila supaya koordinasinya jelas," kata Benny K Harman dalam rapat di ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta.
Benny mempertanyakan soal tantangan pancasila di era saat ini. Benny mengaku belum menemukan alasan pendukung terkait badan khusus pengawalan ideologi pancasila.
"Dari segi ilmu perundang-undangan, undang-undang P3 misalnya pertanyaan ini dijawab di bagian menimbang. Nah ini tidak kita temukan di menimbang yang tadi disampaikan oleh Beliau itu persis tantangan Pancasila kita saat ini apa? Sehingga dirasa penting ada badan khusus untuk menjaga mengawal dan sebagainya," ungkapnya.
(fca/ygs)
