Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Ada sesuatu yang terasa muram ketika saya melihat kembali foto-foto demonstrasi mahasiswa pada Juni 2026. Ribuan anak muda memenuhi Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, bergerak menuju Istana, berdiri berjam-jam di bawah matahari, membawa poster yang sebagian ditulis dengan kemarahan, sebagian lagi dengan humor.
Mereka menuntut harga kebutuhan pokok yang semakin sulit dijangkau, mempertanyakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, mempersoalkan pemborosan anggaran negara, hingga meminta pemerintah meninjau kembali berbagai proyek strategis yang dianggap tidak menjawab kesulitan sehari-hari rakyat.
Namun ketika saya melihat foto-foto itu, yang muncul pertama kali bukanlah kemarahan. Justru kesedihan. Bukan karena demonstrasi itu salah. Bukan pula karena tuntutannya tidak masuk akal. Kesedihan itu muncul karena saya merasa pernah melihat adegan yang sama berkali-kali.
Tahun berganti. Presiden berganti. Menteri berganti. Tagar berganti. Tetapi ekspresi wajah mahasiswa, nada tuntutan, dan rasa frustrasinya terasa begitu akrab. Seolah bangsa ini sedang mengulang percakapan yang sama dengan dirinya sendiri selama puluhan tahun.
Saya lahir dan tumbuh di Indonesia yang selalu memiliki alasan untuk marah. Generasi yang lebih tua pernah marah pada korupsi Orde Baru. Generasi setelahnya marah pada berbagai skandal pasca-Reformasi. Kita marah ketika pejabat ditangkap KPK.
Kita marah ketika dana bantuan sosial dikorupsi. Kita marah ketika pajak diselewengkan. Kita marah ketika melihat gaya hidup mewah pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilannya. Lalu beberapa bulan kemudian muncul kasus baru. Kita kembali marah. Lalu muncul lagi kasus berikutnya. Kita kembali marah.
Sampai pada satu titik yang menurut saya sangat menarik sekaligus mengkhawatirkan. Kita mulai bercanda. Korupsi menjadi meme. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi bahan candaan. Skandal menjadi konten TikTok. Nama-nama tersangka menjadi bahan guyonan grup WhatsApp. Kita masih membicarakannya, tetapi tidak lagi terkejut. Kita masih mengomentarinya, tetapi tidak lagi benar-benar percaya bahwa sesuatu akan berubah.
Menurut hemat saya, perubahan dari marah menjadi bercanda adalah gejala psikologis yang jauh lebih penting untuk diperhatikan daripada kasus korupsi itu sendiri. Karena manusia tidak selalu menangis ketika terluka. Kadang-kadang manusia tertawa.
Dalam psikologi terdapat konsep learned helplessness, keadaan ketika seseorang terlalu sering mengalami kegagalan dalam mengubah keadaan hingga akhirnya berhenti percaya bahwa usahanya memiliki pengaruh. Awalnya seseorang akan melawan.
Kemudian ia mencoba lagi. Lalu mencoba lagi. Tetapi ketika hasilnya selalu sama, energi psikologisnya perlahan habis. Ia tidak lagi melawan dengan penuh keyakinan. Ia mulai menyindir. Ia mulai sinis. Ia mulai berkata, "Ya sudah, memang begini."
Saya sering merasa Indonesia sedang bergerak ke wilayah psikologis yang berbahaya itu. Lihatlah bagaimana publik merespons berbagai persoalan. Harga kebutuhan pokok naik, orang mengeluh. Harga BBM naik, orang mengeluh. Korupsi terungkap, orang mengeluh.
Namun beberapa hari kemudian algoritma media sosial membawa perhatian kita ke topik berikutnya. Kemarahan berganti hiburan. Kekecewaan berganti distraksi. Kita tidak benar-benar menyelesaikan kemarahan itu. Kita hanya berpindah dari satu kemarahan ke kemarahan lainnya.
Mungkin karena itu demonstrasi mahasiswa Juni 2026 terasa penting. Bukan semata-mata karena lima tuntutan yang mereka bawa, melainkan karena mereka mengingatkan bahwa masih ada sebagian warga yang menolak menganggap keadaan ini normal.
Sebab yang sedang dipersoalkan sebenarnya bukan hanya harga beras, harga BBM, atau proyek strategis nasional. Yang sedang dipersoalkan adalah jarak yang semakin terasa antara kehidupan sehari-hari masyarakat dengan cara negara menentukan prioritasnya. Ketika seorang ibu harus menghitung ulang belanja dapurnya karena harga kebutuhan pokok naik, pembahasan mengenai proyek bernilai ratusan triliun rupiah terdengar sangat jauh.
Ketika seorang pekerja muda harus memikirkan biaya transportasi yang meningkat akibat kenaikan BBM, narasi tentang pertumbuhan ekonomi makro sering terasa tidak menyentuh pengalaman hidupnya. Angka-angka ekonomi mungkin menunjukkan stabilitas, tetapi tubuh manusia tidak hidup di dalam statistik. Tubuh hidup di pasar, di warung, di pom bensin, dan di meja makan.
Di titik inilah saya teringat pada Jeffrey Winters. Ia berargumen bahwa demokrasi modern sering memberi kita ilusi bahwa seluruh warga memiliki pengaruh yang sama terhadap arah negara. Kita memilih. Kita memberikan suara. Kita menyampaikan aspirasi.
Namun pada saat yang sama terdapat struktur kekuasaan ekonomi yang jauh lebih stabil dan jauh lebih sulit disentuh oleh proses demokrasi sehari-hari. Persoalannya bukan karena demokrasi tidak ada. Persoalannya justru karena kita terlalu sering menganggap demokrasi otomatis menghasilkan keadilan.
Vedi Hadiz dan Richard Robison kemudian membawa refleksi itu ke Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa Reformasi 1998 memang mengubah banyak institusi politik, tetapi tidak secara otomatis mengubah distribusi kekuasaan yang berada di belakang institusi tersebut.
Banyak aktor lama beradaptasi dengan sistem baru. Banyak kepentingan lama menemukan kendaraan politik baru. Akibatnya, demokrasi berjalan, pemilu berlangsung, pergantian kekuasaan terjadi, tetapi sebagian besar struktur pengaruh tetap bertahan.
Saya kira inilah yang diam-diam dirasakan banyak warga, meskipun mereka tidak pernah membaca buku-buku politik. Mereka tidak menggunakan istilah oligarki.
Mereka hanya mengatakan, "Kok yang untung orang-orang itu lagi?" Kalimat sederhana itu sesungguhnya menyimpan intuisi politik yang sangat dalam.
Sementara itu, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ekspektasi publik sangat tinggi. Janji pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan perbaikan kehidupan rakyat menciptakan harapan besar. Tetapi harapan memiliki sifat yang unik. Semakin tinggi harapan, semakin besar pula kekecewaan ketika realitas tidak bergerak secepat yang dibayangkan.
Karena itu saya melihat demonstrasi Juni 2026 bukan sekadar penolakan terhadap kebijakan tertentu. Ia juga merupakan ekspresi dari akumulasi kelelahan sosial yang sudah lama terbentuk. Kelelahan karena merasa suara rakyat hanya terdengar ketika pemilu mendekat. Kelelahan karena melihat kasus-kasus yang berulang. Kelelahan karena terus-menerus diminta optimistis di tengah kehidupan yang semakin mahal.
Namun yang paling saya khawatirkan bukanlah demonstrasi itu sendiri. Yang saya khawatirkan adalah hari ketika demonstrasi berhenti, bukan karena masalah selesai, tetapi karena masyarakat tidak lagi percaya bahwa suaranya berarti.
Karena sejarah menunjukkan bahwa demokrasi tidak mati ketika orang marah. Demokrasi justru mulai kehilangan jiwanya ketika warga menjadi apatis. Ketika mereka berhenti bertanya. Berhenti berharap. Berhenti menuntut. Berhenti peduli.
Dan mungkin, bagi saya, tanda awal dari apatisme itu bukanlah diam. Melainkan ketika korupsi tidak lagi membuat kita marah. Ketika korupsi hanya membuat kita tertawa.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
