Jakarta, CNBC Indonesia - Penyusutan kelas menengah di Indonesia tak hanya menjadi persoalan ekonomi. Temuan terbaru menunjukkan fenomena ini juga berpotensi memicu meningkatnya gejolak sosial dan aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Laporan terbaru Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 menyimpulkan bahwa sepanjang 2018-2025 jumlah pekerja yang mampu menikmati taraf hidup kelas menengah terus menyusut. Pada saat yang sama, semakin banyak pekerja berpendidikan yang justru masuk ke sektor informal.
Data Bank Dunia menunjukkan upah riil pekerja berkeahlian menengah mengalami penurunan rata-rata sekitar 1% per tahun sepanjang 2018-2025.
Sementara itu, upah riil pekerja berkeahlian tinggi turun lebih dalam, yakni sekitar 2% per tahun. Adapun, tren tersebut turut menekan pertumbuhan upah secara keseluruhan, yang tercatat menyusut sekitar 0,5% per tahun berdasarkan pertumbuhan tahunan gabungan atau compound annual growth rate (CAGR) median upah riil.
Kemudian, pekerja berkeahlian rendah justru mencatat kenaikan upah rata-rata sekitar 1,7% per tahun. Sayangnya, perbaikan pada kelompok ini belum mampu menahan penyusutan kelas menengah.
Dalam periode yang sama, proporsi pekerja yang masuk kategori kelas menengah turun tajam dari 14,5% pada 2018 menjadi hanya 7,1% pada 2025. Bank Dunia menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari terbatasnya lapangan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi. Alhasil, semakin banyak lulusan pendidikan tinggi di Indonesia yang beralih ke sektor informal.
Temuan tersebut sejalan dengan sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah Indonesia semakin tertekan dalam beberapa tahun terakhir. Definisi kelas menengah yang digunakan merujuk pada standar resmi Indonesia, yakni rumah tangga dengan pengeluaran per kapita sebesar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional.
Di tengah penyusutan kelas menengah itu, Indonesia juga mengalami lonjakan aksi demonstrasi dan kerusuhan. Data Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) menunjukkan jumlah demonstrasi di tingkat kabupaten/kota mulai meningkat tajam sejak 2018, lalu terus bertambah dengan lonjakan besar pada 2022 dan kembali meningkat pada 2024.
Fenomena ini ditangkap oleh M. Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan RI di era Presiden SBY, dan peneliti lainnya Maria Monica dan Abror Tegar Pradana. Ketiganya pun meneliti lebih lanjut soal hubungan antara menyusutnya kelas menengah dan meningkatnya aksi protes di Indonesia dalam 10 tahun terakhir.
Kelas Menengah Jadi Kelompok Paling Vokal
Chatib dan rekannya menilai kelas menengah kerap disebut sebagai kelompok yang paling aktif menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah.
"Kelas menengah sering disamakan dengan "pengeluh profesional": mereka bisa sangat vokal dalam mengkritik pemerintah, baik di jalanan maupun di dunia digital," tulis Chatib dan rekan.
Survei nasional yang dilakukan ketiganya menunjukkan kelompok kelas menengah memiliki tingkat ketertarikan politik, partisipasi publik, dan ekspektasi terhadap pemerintah yang lebih tinggi dibanding kelompok pendapatan lainnya.
Namun, bukti empiris untuk menunjukkan hubungan ini masih kurang. Chatib dalam ceramah akademisnya baru-baru ini yang berjudul "Mengapa Pembangunan Menjadi Lebih Sulit: Ekonomi Politik dari Kemungkinan", mengungkapkan hubungan positif antara penyusutan kelas menengah dan intensitas kerusuhan sosial.
Ia menggunakan data ACLED di seluruh pasar negara berkembang dari tahun 2019 hingga 2024. Negara-negara yang mengalami penurunan yang lebih besar dalam pangsa kelas menengah cenderung mencatat tingkat kerusuhan sosial yang lebih tinggi.
Karena itu, menurut penelitian ini, penyusutan kelas menengah dinilai berpotensi memperbesar ketidakpuasan sosial yang kemudian diwujudkan melalui aksi demonstrasi.
Penelitian terbaru ini menggunakan data tingkat provinsi sepanjang 2015-2024 untuk menguji hipotesis tersebut. Hasilnya menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara berkurangnya proporsi kelas menengah dengan meningkatnya jumlah demonstrasi.
Hubungan antara penurunan kelas menengah masyarakat dan gelombang protes di RI Foto: istimewa
Setiap Kelas Menengah Menyusut, Demo Bertambah
Penelitian Chatib dan rekan tersebut menemukan bahwa setiap penurunan 1 poin persentase porsi kelas menengah di suatu provinsi berkorelasi dengan tambahan sekitar tiga aksi demonstrasi.
Bahkan setelah memperhitungkan faktor lain seperti tingkat pendidikan, urbanisasi, pendapatan, penggunaan internet, serta karakteristik masing-masing daerah, provinsi yang mengalami penyusutan kelas menengah tercatat mengalami sekitar 13 demonstrasi lebih banyak dibanding wilayah yang porsi kelas menengahnya relatif stabil.
Data penelitian juga menunjukkan enam provinsi menjadi wilayah dengan peningkatan demonstrasi paling tinggi sepanjang 2015-2024, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Secara rata-rata, Indonesia mencatat 52 aksi demonstrasi per provinsi setiap tahun selama periode tersebut. Angka tertinggi terjadi di DKI Jakarta pada 2024 dengan total 492 demonstrasi.
Internet Justru Redam Aksi Jalanan
Adapun, Chatib dan rekan mengungkapkan salah satu temuan menarik dari studi tersebut adalah daerah dengan akses internet yang lebih luas justru cenderung mengalami lebih sedikit demonstrasi.
"Satu hal yang menonjol: provinsi dengan akses internet yang lebih luas justru mengalami lebih sedikit demonstrasi, bukan lebih banyak," tulis Chatib dan rekan.
Chatib menegaskan fenomena ini menggemakan temuannya di 29 negara Asia, yaitu: "Ketika sensor pemerintah yang ketat membungkam keluhan daring, kelas menengah yang menyusut justru mendorong ketidakpuasan ke jalanan."
Temuan ini dinilai menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai saluran pelampiasan ketidakpuasan masyarakat. Keluhan yang disampaikan melalui platform digital, mulai dari kritik hingga sindiran dalam bentuk meme, dapat mengurangi dorongan masyarakat untuk turun langsung ke jalan.
Selain itu, penyampaian aspirasi secara daring dinilai lebih aman karena dapat dilakukan secara anonim tanpa risiko benturan fisik atau penangkapan saat demonstrasi.
Ancaman bagi Indonesia
Chatib yang kini aktif sebagai Dosen Tamu di Harvard Center for International Development menilai temuan ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia yang sedang berupaya memperkuat status sebagai negara berpendapatan menengah atas.
"Indonesia memiliki hubungan yang naik turun dalam hal meraih status negara berpenghasilan menengah ke atas: masuk dalam peringkat tersebut pada tahun 2019, sempat kehilangan status tersebut pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, tetapi kembali meraihnya pada tahun 2022," tulisnya.
Indonesia sempat masuk kategori upper middle-income country pada 2019, kehilangan status tersebut saat pandemi Covid-19 pada 2020, lalu kembali memperolehnya pada 2022.
Menurut penelitian Chatib dan rekan tersebut, tantangan terbesar bukan hanya mendorong kelompok berpendapatan rendah naik menjadi kelas menengah, tetapi juga menjaga agar kelompok kelas menengah tidak mengalami kemunduran ekonomi.
Ketahanan kelas menengah dinilai sangat bergantung pada kualitas pekerjaan, akses terhadap layanan publik yang berkualitas, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi negara.
"Di Indonesia, ketidaksesuaian antara meningkatnya harapan dan keterbatasan kapasitas fiskal untuk meningkatkan layanan publik diperparah oleh persepsi inefisiensi dan korupsi dalam layanan publik," tulis Chatib dan rekan.
Oleh itu, kebijakan pemerintah yang mampu menjaga keamanan ekonomi kelas menengah menjadi faktor penting, bukan hanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mempertahankan stabilitas sosial dan politik dalam jangka panjang.
Chatib menekankan pelajaran ini seharusnya menjadi pelajaran bagi negara-negara berpenghasilan menengah lainnya di kawasan ini, terutama Vietnam dan Filipina, yang baru-baru ini mencapai status berpenghasilan menengah ke atas. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah harus mampu mempertahankan ekspansi kelas menengah dan keamanan ekonomi mereka.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
