Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno bahwa Indonesia saat ini telah memasuki fase krisis iklim yang kondisinya jauh lebih serius dari perubahan iklim biasa. Situasi tersebut dinilai terjadi sebagai dampak langsung dari penggunaan energi fosil yang masih masif.
Hal itu pun memicu ketidakpastian cuaca dan ancaman bencana lingkungan.
Dia menegaskan bahwa dirinya saat ini menolak menggunakan istilah perubahan iklim karena realitas di lapangan menunjukkan urgensi yang lebih tinggi. Eddy menilai posisi Indonesia saat ini sudah berada di ambang batas yang kritis, tepat satu level sebelum mencapai tahap bencana iklim total.
"Kami sudah dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa saya sudah tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim. Karena hari ini kita sudah merasakan bahwa Indonesia sudah berada di tahap krisis iklim. Satu tahap di atas perubahan iklim, satu tahap di bawah bencana iklim," kata Eddy dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Eddy menjelaskan bahwa penyebab utama dari krisis tersebut adalah ketergantungan pada energi kotor yang berkepanjangan. Dampak dari emisi karbon akibat pembakaran energi fosil tersebut dinilai mengacaukan pola musim di tanah air, membuat kedatangan musim hujan dan kemarau menjadi sangat sulit diprediksi oleh masyarakat maupun petani.
"Kita juga melihat bahwa krisis iklim yang merupakan bagian dari dampak penggunaan energi fosil yang begitu besar, di mana kita tidak mengetahui lagi curah hujan itu kapan datangnya," tambahnya.
Kekacauan pola cuaca ini memunculkan fenomena, mulai dari panas yang menyengat hingga hujan lebat di luar kebiasaan. Dampaknya pun tidak main-main, terlihat dari rentetan bencana banjir dan kerusakan infrastruktur yang baru-baru ini melanda wilayah Sumatra, Jawa Tengah, hingga Bali.
"Kita mengenal istilah iklim atau curah hujan ekstrem, hujan ekstrem, panas ekstrem karena saat ini memang kondisinya sudah sangat berubah, masuk di tahap krisis," tegas Eddy.
Untuk mengatasi paradoks energi dan ancaman krisis iklim tersebut, pihaknya mendorong pemerintah untuk segera mendorong transisi energi. Pengembangan sumber energi terbarukan di dalam negeri dinilai harus dipacu guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor yang merusak lingkungan dan membebani ekonomi.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
