Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan butuh waktu hingga 3 tahun untuk menormalkan kembali kondisi seluruh wilayah pascabencana Sumatera. Dia menyebut banyak jalan di kabupaten dan provinsi yang masih berlumpur dan memakan waktu lama untuk dibersihkan.
"Saya waktu ditanya Bapak Presiden, kira-kira berapa lama untuk menormalisasi penuh? Kalau normalisasi penuh, saya sampaikan mungkin kira-kira 2-3 tahun," kata Tito seusai konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/206).
"Karena apa? Karena memang mengeroknya termasuk tadi jalan-jalan yang ke kabupaten, jalan provinsi. Ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena. Untuk dipermanenkan kalau fungsional kan jalan provinsi sudah," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menuturkan, secara fungsional, jalan di provinsi sudah dapat difungsikan untuk dilalui. Namun belum difungsikan secara permanen.
"Jalan kabupaten-kota 2 bulan 3 bulan kalau untuk fungsional difungsikan. Artinya bisa dilalui. Itu bisa. Tapi, kalau untuk mempermanenkan, butuh waktu lebih panjang," ucapnya.
Tito juga menegaskan pemerintah terus mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di daerah terdampak banjir akibat Siklon Senyar.
Ia mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di 52 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dapat segera kembali berjalan normal. Sejumlah fasilitas pendidikan terdampak, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga madrasah dan pondok pesantren.
"Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan," kata Tito
Tito menyebut, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi kunci agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan optimal. Di Provinsi Sumbar, layanan pendidikan telah berjalan secara fungsional seiring percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah terdampak.
Di Provinsi Sumut, masih terdapat sejumlah fasilitas pendidikan yang memerlukan atensi lanjutan, termasuk sekolah umum dan fasilitas pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, serta rumah ibadah yang turut terdampak.
Sementara itu, di Provinsi Aceh, dampak kerusakan fasilitas pendidikan tergolong cukup luas, mencakup PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga madrasah dan pondok pesantren di sejumlah wilayah, sehingga membutuhkan percepatan rehabilitasi lebih lanjut.
414 Puskesmas Terdampak Banjir Sumatera Kini Sudah Beroperasi
Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan ada 867 dari total 1.265 puskesmas di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang berhenti operasi saat awal bencana. Saat pemerintah mulai melakukan revitalisasi, saat ini tersisa 152 puskesmas yang belum beroperasi di tiga wilayah tersebut.
"Dari 1.265 puskesmas di tiga provinsi yang terdampak, pada saat awal bencana 867 tuh berhenti beroperasi. Dan begitu kita mulai revitalisasi 1 Desember, yang benar-benar tidak bisa beroperasi karena penuh lumpur, ada yang selutut, ada yang sebetis, ada yang sedada, itu 152," jelasnya.
Budi juga menjelaskan total ada 414 puskesmas di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh saat ini sudah berfungsi. Dari 414 puskesmas itu, 146 tersebar di Aceh, 119 di Sumatera Utara, dan 149 di Sumatera Barat.
BNPB: Pengungsi Korban Bencana Sumatera Tinggal 47 Ribu
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan terjadi penurunan jumlah pengungsi korban bencana banjir Sumatera secara signifikan. Jumlah warga terdampak banjir Sumatera yang saat ini mengungsi menyisakan 47 ribu orang.
"Jumlah pengungsi ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Puncak pengungsi tanggal 8 Desember 2025 itu mencapai 1.057.482 jiwa. Per tanggal 7 Februari kemarin sudah dihitung langsung di lapangan sudah tinggal 47.462," kata Suharyanto di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Dari data yang dipaparkan Suharyanto, jumlah pengungsi terbanyak berasal dari Aceh sebanyak 38.276. Kemudian, disusul Sumatera Utara 7.341, terakhir Sumatera Barat 1.845.
Suharyanto menyampaikan pengungsi yang masih tinggal di tenda akan diprioritaskan untuk direlokasi ke hunian sementara (huntara) tahap 1. Saat ini para pengungsi tersebut ada yang mengungsi di gedung pemerintahan, masjid, rumah kerabat, dan tenda.
Sebagai informasi, saat ini tersisa 11 daerah yang masih memerlukan atensi khusus pascabencana. Berikut ini daftar 11 kabupaten/kota perlu atensi khusus pascabencana Sumatera:
Sumatera Barat
-Kabupaten Padang Pariaman
-Kabupaten Agam
Sumatera Utara
-Kabupaten Tapanuli Utara
-Kabupaten Tapanuli Tengah
Aceh
-Kabupaten Pidie Jaya
-Kabupaten Aceh Tamiang
-Kabupaten Aceh Utara
-Kabupaten Aceh Tengah
-Kabupaten Aceh Timur
-Kabupaten Bireuen
-Kabupaten Gayo Lues
Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Kamis (12/2/2026). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube, TikTok dan Facebook detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"
(vrs/vrs)
