Jakarta -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Jakarta resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 81,3 triliun. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada pemotongan terhadap subsidi pangan maupun bantuan sosial (bansos) dalam anggaran tersebut.
Rapat Paripurna pengesahan RAPBD 2026 digelar di Ruang Rapat Paripurna, gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025). Pramono pun menegaskan pihaknya akan mengkaji ulang soal subsidi pangan dalam APBD 2026.
"Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespons masukan dari anggota dewan. Saya sampaikan, tidak ada pemotongan untuk hal itu," kata Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau nanti memang masih perlu adanya perubahan, tentu akan kami lakukan di APBD Perubahan. Tapi yang jelas, nggak ada pemotongan," tambahnya.
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta mensahkan RAPBD 2026 sebesar Rp 81,3 triliun. (Brigitta Belia/detikcom)
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyebut, meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat turun hingga Rp 15 triliun, total APBD 2026 tetap disepakati sebesar Rp 81,3 triliun.
"Walaupun dipotong DBH kita Rp 15 triliun, jadi APBD kita kita ketuk Rp 81,3 triliun. Untuk bansos, insyaallah tidak ada pemotongan. Semua program tetap berjalan untuk 10 bulan dulu, nanti dianggarin lagi di perubahan," kata Khoirudin.
Sementara itu, dalam laporan Badan Anggaran DPRD DKI yang dibacakan anggota dewan Ramli HI Muhammad, disebutkan total APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp 81,3 triliun. Rinciannya terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 71,4 triliun, Belanja Daerah Rp 74,2 triliun, dan defisit Rp 2,83 triliun. Defisit itu ditutup dari pembiayaan daerah sebesar Rp 9,87 triliun.
DPRD DKI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Jakarta, mulai dari perbaikan distribusi program pangan bersubsidi, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga audit terhadap sejumlah BUMD seperti Pasar Jaya dan TransJakarta.
Di bidang kesejahteraan rakyat, DPRD DKI meminta agar program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan sekolah gratis diperluas, serta menyoroti pentingnya percepatan revitalisasi puskesmas dan rumah sakit di berbagai wilayah Jakarta.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta hari ini sempat berlangsung panas. diwarnai berbagai interupsi. Rapat dihujani interupsi dari sejumlah anggota dewan yang memprotes kebijakan pemotongan subsidi pangan murah yang dipangkas hingga Rp 300 Miliyar.
Hal itu, disampaikan beberapa anggota dewan hingga adanya penolakan soal pengesahan RAPBD 2026. Sejumlah anggota memilih walk out dari ruang rapat sebagai bentuk protes.
(bel/wnv)
