Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 membawa perubahan besar bagi sistem kesehatan di Indonesia. Dari kondisi tersebut, pemerintah memahami bahwa kesehatan seharusnya menjadi sektor penting karena berkaitan dengan ketahanan nasional, kesejahteraan masyarakat, hingga daya saing negara.
Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terus menggencarkan transformasi layanan kesehatan di Tanah Air. Hal ini diwujudkan melalui enam pilar utama guna membangun layanan kesehatan yang merata, tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan, Kemenkes, Bayu Teja Muliawan mengatakan, pihaknya memiliki program strategis yang terbagi dalam enam pilar. Pertama, pilar pelayanan kesehatan primer, yaitu di puskesmas dan jaringannya yang lebih bersifat preventif. Kedua, pilar pelayanan kesehatan sekunder yang berkaitan dengan pelayanan akses dan untuk pelayanan di rumah sakit.
Ketiga, terdapat pilar ketahanan kesehatan yang merujuk pada penyediaan obat dan aksesnya. Keempat, ada pilar pembiayaan kesehatan. Sedangkan kelima, ada pilar sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Adapun pilar keenam berkaitan dengan teknologi kesehatan.
"Pilar yang keempat, lima, enam ini, yaitu pembiayaan, kemudian SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan, merupakan enabler untuk bisa melakukan pelayanan primer, pelayanan untuk ketahanan kesehatan," ujar dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).
Di samping itu, Bayu Teja mengakui tantangan bagi sektor kesehatan adalah angka kematian yang tinggi yang disebabkan oleh beberapa penyakit seperti diare dan ISPA. Selain itu, risiko kematian yang tinggi juga terdapat pada wanita atau ibu hamil. Maka dari itu, Kemenkes terus mendorong program peningkatan kesehatan.
"Jadi, kita ada kunjungan, pada waktu ini, ada kunjungan untuk ibu hamil itu 6 tahun, setiap 1 tahun, setiap 13 tahun. Nah, itu dilakukan untuk mencegah kematian yang melakukan puskesmas. Kemudian, untuk penyakit pada bumil dan wanita, kita ada program imunisasi, yang NPI-nya ada 8. Kemudian, tadi untuk menjaga penyakit pemula, termasuk stunting, kita ada screening kesehatan itu dilakukan puskesmas," terang dia.
Tak ketinggalan, saat ini pemerintah memiliki program cek kesehatan gratis untuk mengetahui risiko penyakit yang bisa menyerang masyarakat. Dengan adanya program ini, risiko penyakit yang ada di masyarakat bisa diatasi sesuai tingkat keparahannya.
Berkat program cek kesehatan gratis, Kemenkes pun bisa mengetahui profil kesehatan para penduduk Indonesia. Harapannya cek kesehatan ini bisa dilakukan setiap tahunnya. Dari situ, Kemenkes bisa mengantisipasi beberapa risiko penyakit yang terjadi.
"Intervensi yang dilakukan itu tadi, kemudian dirujukan, kita punya program kesehatan kanker, jantung, stroke. Karena itu yang menghabiskan biayanya yang paling banyak dari program JKN. Ini juga yang menyebabkan kematian yang paling tinggi. Kita mengharapkan nanti di setiap rumah sakit kabupaten, ada rumah sakit yang besar," tutur dia.
Lebih jauh, Kemenkes juga fokus pada penyediaan obat-obat yang diproduksi dalam negeri. Tak hanya itu, Kemenkes pun turut memperkuat tenaga kesehatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
"Yang terakhir, di teknologi kesehatan, kita ingin mengintegrasikan data kesehatan penduduk kita dalam satu aplikasi yang namanya Satu Sehat dan dari situ diharapkan, data kesehatan penduduk itu kita punya," tandas dia.
Program peningkatan juga gencar dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, salah satunya dengan aksi nyata mendukung percepatan penurunan stunting di dua wilayah prioritas, yakni Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Provinsi Banten.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, dukungan terhadap penurunan stunting merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang sehat dan unggul.
"Program ini sejalan dengan komitmen perusahaan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs poin kedua, yaitu Zero Hunger," ujar Okki dalam keterangan tertulis.
Di Kabupaten Nagekeo, NTT, program BNI berfokus pada tiga intervensi utama. Program tersebut mencakup penguatan kapasitas kader Dapur Sehat (DASHAT), pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 50 anak stunting dan 25 ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) selama 90 hari, serta pembentukan Kebun Gizi yang ditanami sayuran.
Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Mauponggo, khususnya di Desa Jawapogo dan Desa Mauponggo, yang menjadi wilayah prioritas penanganan stunting oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo pada 2024 dan 2025.
"Dua desa terpilih sebagai lokasi utama adalah Desa Jawapogo dan Desa Mauponggo, mengingat tingginya prevalensi stunting serta berbagai tantangan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut," jelas Okki.
BNI juga menjalankan program serupa di Provinsi Banten. Dukungan yang diberikan lebih beragam, meliputi penyediaan bahan makanan bergizi untuk 200 penerima manfaat selama enam bulan, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pembangunan fasilitas jamban.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Gelontorkan Rp 8 T untuk Deteksi & Pengobatan TBC Gratis
