Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggratiskan retribusi bagi pedagang yang direlokasi ke lokasi binaan (Lokbin) Kramat Jati selama enam bulan. Kebijakan ini diberikan sebagai bagian dari penataan kawasan Pasar Kramat Jati.
Pramono mengatakan retribusi pedagang di lokasi tersebut sebesar Rp 180 ribu per bulan atau sekitar Rp 6 ribu per hari. Selama enam bulan pertama, biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada pedagang.
"Per bulannya Rp 180.000. Rp 180.000 per bulan atau Rp 6.000 per hari. Itu yang digratiskan selama 6 bulan," kata Pramono saat meninjau Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono menjelaskan penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik di kawasan tersebut. Menurutnya, penataan pedagang Kramat Jati bukan perkara mudah karena aktivitas perdagangan di kawasan itu telah berlangsung sejak era 1970-an.
"Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun '70-an," ujarnya.
Pramono menyebut terdapat sekitar 614 hingga 640 pedagang yang akan ditata. Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk menampung para pedagang tersebut.
Sebanyak 331 pedagang akan ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7. Kemudian, 193 pedagang ikan diarahkan ke Lokbin Kramat Jati.
Selain itu, 45 pedagang kue akan ditempatkan di Lokbin Cililitan dan 45 pedagang lainnya akan diarahkan ke pasar lain yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
Pramono mengatakan proses relokasi membutuhkan dukungan dari para pedagang dan tokoh masyarakat. Dia berharap penataan yang dilakukan dapat membuat kawasan Kramat Jati menjadi lebih rapi tanpa menghilangkan mata pencaharian pedagang.
"Mudah-mudahan dengan kerja sama ini membuat hal yang mungkin dulu tidak pernah terbayangkan bisa diselesaikan, dapat diselesaikan dengan baik," katanya.
Selain relokasi, Pemprov DKI juga berencana mendorong pembentukan koperasi bagi para pedagang, khususnya pedagang ikan.
Pramono mengatakan koperasi tersebut nantinya dapat menjadi pemasok kebutuhan ikan untuk rumah sakit-rumah sakit yang dikelola Pemprov DKI.
"Koperasi inilah yang kemudian akan menyuplai beberapa rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, karena pasti di sini ikannya segar dan ikannya juga murah," ujarnya.
Pramono menegaskan penataan tidak semata-mata memindahkan pedagang, tetapi juga harus memberikan ruang bagi mereka untuk tetap mencari nafkah dengan nyaman.
"Selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik," tuturnya.
Tonton juga video "Pramono Buka POPPROV DKI 2026, Jadi Ajang Seleksi Atlet PON 2028"
(bel/maa)
