Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita menyoroti penjabaran anggaran yang disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk 2027. Sonny menilai anggaran yang dijabarkan Kemenhut belum diprioritaskan kepada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Anggaran-anggaran karhutla yang ada ini kok saya masih melihatnya berorientasi memadamkan daripada mencegah. Di slide terakhir tadi contoh 1,7 kalau nggak salah gambarnya perbandingan antara sewa dan beli heli. Kenapa tidak ada perbandingan antara mencegah itu biayanya berapa, kalau sewa itu biayanya berapa?" kata Sonny dalam Rapat Kerja di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sonny mengatakan mestinya Kemenhut dapat mengantisipasi kasus karhutla yang berpotensi menjadi agenda tahunan di RI. Ia melihat posisi Kemenhut di sini seperti pasrah.
"Kayaknya kita sudah menyadari bahwa karhutla ini akan jadi kalender tahunan. Saya melihat ini sikapnya sikap yang pasrah, bukan tawakal, begitu katanya Ustaz," kata Sonny.
Ia mengatakan jika tak ada antisipasi dari Kemenhut, maka peristiwa kebakaran hutan akan terjadi setiap tahun. Legislator PDIP ini meminta komitmen dari Kemenhut untuk menuntaskan karhutla.
"Jadi ada hal yang beda antara tawakal itu seperti apa, kalau pasrah seperti apa. Kalau gini terus menerus, ya jangan harap yang namanya karhutla itu akan semakin menurun. Karena sejak awal memang desain kita dalam menjaga hutan kita tidak dalam konteks mencegah," ungkap Sonny.
"Itu bisa dilihat tadi dari Rp 1,746 triliun, Rp 108 M-nya hanya untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, Rp 1,54 T-nya untuk sewa helikopter kalau nggak salah begitu. Ketimpangannya sangat, sangat jauh," tambahnya.
Usulan Tambahan Kemenhut
Kemenhut mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 6,238 triliun untuk 2027. Raja Juli mengatakan tambahan anggaran itu untuk penguatan kelembagaan hingga pemulihan bencana.
"Kementerian Kehutanan telah mengusulkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp 6,238 triliun, yang akan digunakan untuk: a. penguatan kelembagaan hutan di daerah; b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; c. pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemulihan bencana; d. penguatan tata kelola kawasan hutan," kata Raja Juli di rapat DPR.
Ia menyebut tambahan anggaran yang sudah disetujui untuk Kemenhut di angka Rp 1,55 triliun. Untuk itu, pihaknya masih membutuhkan tambahan senilai Rp 4,68 triliun.
"Namun pagu anggaran 2027 Kementerian Kehutanan mendapatkan tambahan anggaran hanya sebesar Rp 1,55 triliun rupiah. Oleh karena itu, masih ada kekurangan sebesar Rp 4,68 triliun rupiah," kata Raja Juli.
"Untuk itu perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 seperti yang disebutkan di atas tadi, sebesar Rp 4,68 triliun dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi Komisi IV DPR RI dalam penyusunan pagu Kementerian tahun 2027," tambahnya.
Ia menjabarkan peruntukan tambahan anggaran itu, salah satunya untuk penguatan patroli keamanan hutan di wilayah dengan kerawanan tinggi. Tambahan anggaran, kata Raja Juli, juga akan dimanfaatkan untuk menyewa 6 helikopter dan 6 water bomber untuk pengawasan hingga penanganan karhutla.
"Penguatan dukungan operasional tersebut antara lain dilakukan dengan menyewa 6 unit helikopter dan 6 unit pesawat water bomber yang akan digunakan secara terintegrasi untuk mendukung kegiatan patroli, pemantauan kondisi kawasan hutan, deteksi dini, penanganan dan pemadaman Karhutla secara cepat dan efektif," ujarnya.
Raja Juli lantas menjelaskan pertimbangan Kemenhut untuk menyewa helikopter dan water bomber. Ia menilai penyewaan armada senilai Rp 1,54 triliun lebih fleksibel dan efisien, tak terbebani masalah pemeliharaan.
"Kami memandang skema sewa lebih tepat dibanding pembelian aset, karena membutuhkan belanja modal awal yang lebih rendah, tidak membebani pemerintah dengan biaya pemeliharaan dan risiko teknis pesawat, serta memberikan fleksibilitas dalam menyusun jumlah, jenis armada sesuai tingkat kerawanan Karhutla setiap tahunnya," kata Raja Juli.
"Karena itu skema sewa kami nilai lebih fleksibel, efisien, dan responsif dalam mendukung pengamanan kawasan hutan serta pencegahan pengendalian karhutla," tambahnya.
Raja Juli menyebut anggaran untuk kebutuhan operasional 12 pesawat udara itu senilai Rp 1,54 triliun. Ia berharap usulan tambahan anggaran yang disampaiakan Kemenhut ke DPR bisa terealisasi.
"Dengan memperhitungkan kebutuhan operasional selama 8 bulan periode normal dan 4 bulan periode rawan Karhutla, masing-masing unit direncanakan memiliki kebutuhan sewa sebesar 856 jam per tahun," kata Raja Juli.
"Dengan komposisi tersebut, kebutuhan operasional unit 12 pesawat udara diperkirakan sekitar Rp 1,54 triliun per tahun," imbuhnya.
Tonton juga video "Gerak Cepat Baguna PDIP DKI Dirikan Dapur Umum Buat Korban Gempa NTT"
(dwr/maa)
