Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menggelar rapat khusus untuk membahas kelanjutan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) Tendean yang rusak usai tertabrak truk crane pekan depan. Pemprov DKI akan membahas skema pembangunan hingga kemungkinan langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
"Yang untuk JPO Tendean, karena peristiwanya kan baru kemarin terjadi. Dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean," kata Pramono di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Pramono mengatakan salah satu yang akan dibahas ialah mekanisme pembangunan kembali JPO. Menurutnya, jika mengandalkan APBD, prosesnya akan memakan waktu cukup lama karena harus melalui APBD Perubahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana pembangunannya? Kalau melalui anggaran, butuh waktu lama sekali. Karena untuk APBD, nggak mungkin. Harus di APBD Perubahan. Menurut saya, juga akan lama," ujarnya.
Dia mengaku tengah mencari alternatif pembiayaan agar pembangunan JPO bisa segera dilakukan. Salah satu opsinya melalui CSR, kerja sama strategis dengan perusahaan melalui skema naming rights, maupun mekanisme lainnya.
"Maka saya akan mencari solusi apakah bisa melalui forum CSR, atau melakukan strategic partner dengan salah satu perusahaan yang kemudian naming rights-nya akan mereka gunakan, atau melalui KLB atau SP3L," ucapnya.
Pramono menegaskan JPO Tendean tidak boleh terlalu lama dibiarkan rusak mengingat lokasinya berada di kawasan yang memiliki mobilitas tinggi.
"Jadi pada prinsipnya, nggak boleh terlalu lama untuk tidak dibangun karena tempat itu merupakan tempat yang strategis," tegasnya.
Selain membahas skema pembangunan, rapat pekan depan juga akan menentukan apakah Pemprov DKI akan menempuh langkah hukum terhadap perusahaan yang truknya menabrak JPO tersebut.
"Pertanyaan kemarin mengenai apakah kita akan menuntut kepada perusahaan ataupun... dalam rapat, nanti akan saya putuskan," pungkasnya.
(bel/ygs)
