Majelis Ulama Indonesia (MUI) buka suara mengenai rencana pembangunan gedung baru di kawasan Bundaran HI, Jakarta. MUI menjelaskan, terkait gedung baru itu, nantinya MUI hanya memiliki hak pakai sebagaimana lembaga-lembaga lain yang menggunakan fasilitas negara.
"Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara. Gedung ini (nantinya) adalah aset negara, dan pengelolaannya nanti tetap oleh negara, bukan oleh MUI," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dilansir laman MUI, Kamis (12/2/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, ini menegaskan MUI tidak pernah mengajukan permintaan gedung baru kepada pemerintah. Dia mengatakan rencana ini murni keinginan Presiden Prabowo Subianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden-lah yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami," jelasnya.
Kiai Cholil menegaskan hingga hari ini belum ada pembahasan teknis, seperti desian dan pembagian lantai, sehingga MUI tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai gedung tersebut.
Dia juga mengatakan lembaga keagamaan, seperti MUI, tidak dapat diukur dengan pendekatan bisnis atau pengembalian biaya pembangunan sebagaimana lembaga bisnis.
"Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan, ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali," tegasnya.
Kiai Cholil menegaskan posisi MUI sebagai mitra pemerintah yang independen dan kritis. Dia memastikan MUI bukan musuh pemerintah, juga bukan pembenar semua kebijakan pemerintah.
"Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung sepenuhnya. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Itulah posisi mitra," tegasnya.
Terakhir, Cholil menegaskan, di mana pun kantor MUI, tugasnya akan selalu melayani umat.
"Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam. Lahan itu disebut berada di lokasi strategis di jantung Ibu Kota.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmennya memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.
"Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo.
Prabowo menyebut gedung tersebut juga akan bisa dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi di lokasi tersebut.
Adapun Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengatakan gedung yang disiapkan Presiden Prabowo untuk pusat lembaga-lembaga umat Islam berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Bangunan itu dulu merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris.
(zap/dhn)
