Jakarta -
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat proses relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Sejumlah lokasi calon relokasi saat ini tengah dikaji secara geologi untuk memastikan tingkat keamanannya sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) dimulai.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah Agus Sugiharto mengatakan kajian geologi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pemindahan warga ke kawasan yang dinilai lebih aman dan layak huni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri dari tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi," ujar Agus, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).
Kajian tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau langsung lokasi bencana pada Jumat pekan lalu. Asesmen ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal terkait penanganan warga terdampak.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan terdapat tiga lokasi yang masuk dalam kajian sebagai calon lahan relokasi, yakni di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luas lahan yang dikaji bervariasi, mulai dari 3,238 hektare, 5,081 hektare, hingga 10,042 hektare.
"Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas C. Penanggungan mengatakan penanganan terhadap para pengungsi terus dilakukan secara intensif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak bencana tanah gerak dan tersebar di sembilan titik pengungsian.
"Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," ujar Bergas.
Terkait rencana relokasi, Bergas menegaskan proses pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan. Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan relokasi berjalan aman dan terkoordinasi.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat guna land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai," katanya.
Sebelumnya, Ahmad Luthfi mengatakan relokasi warga terdampak bencana tanah gerak dilakukan demi keselamatan masyarakat. Ia memastikan pemerintah akan menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap yang dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan bagi warga.
"Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya," kata Ahmad.
Simak juga Video 'Pemerintah Resmikan 1.300 Unit Huntara untuk Korban Bencana Sumatera':
(ega/ega)
