Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan hubungan Indonesia dan Jepang akan tetap kuat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) baru Jepang, Sanai Takeichi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Abdul Kadir Jailani.
Kadir mengatakan hubungan Indonesia dan Jepang sudah terjalin erat selama beberapa dekade dan akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Sanai Takeichi.
"Hubungan Indonesia dan Jepang secara tradisional sudah cukup mapan. Kami melihat terpilihnya Perdana Menteri baru justru sebagai kesempatan baru untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik," kata Kadir dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Menurut Kadir, Indonesia memahami bahwa pemerintahan baru Jepang berasal dari kubu konservatif. Namun hal itu tidak akan mengubah arah kebijakan secara signifikan.
"Mungkin akan ada perbedaan prioritas, tapi saya tidak melihat ada pergeseran kebijakan besar. Justru ini peluang untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan menghadapi tantangan global bersama," ujarnya.
Kadir menambahkan kepentingan nasional Indonesia dan Jepang sama-sama bertumpu pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik dunia.
Sanae Takaichi, 64 tahun, memenangkan pemungutan suara parlemen Jepang, meraih 237 suara dalam putaran pertama pemungutan suara. Hal ini membuat tidak perlu ada pemungutan suara putaran kedua di Majelis Rendah yang beranggotakan 465 orang.
Menurut lembaga penyiaran publik NHK, kemenangannya diraih setelah Partai Demokrat Liberal yang berkuasa beraliansi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP). Keduanya dilaporkan menandatangani kesepakatan pada akhir pekan untuk membentuk pemerintahan koalisi.
Menurut laporan media, Takaichi setuju untuk mendukung kebijakan-kebijakan JIP seperti pengurangan kursi parlemen, hingga pendidikan SMA gratis. Ini termasuk penangguhan pajak konsumsi pangan selama dua tahun.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Temui Pangeran MBS, RI-Saudi Ikat Kesepakatan Rp440 Triliun
