Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria buka suara solusi penyelesaian persoalan pengelolaan Kereta Cepat Whoosh. Salah satu opsi yang direncanakan adalah pengambilalihan porsi kepemilikan kepada Kementerian Keuangan.
Saat ditanya wartawan, Dony membenarkan bahwa salah satu opsi yang direncanakan adalah pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China kepada Kementerian Keuangan.
"Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final, kita update nanti takut rame lagi," kata Dony.
Dia menyebut adanya opsi A dan B untuk penyelesaian masalah keuangan Whoosh ini, yang diharapkan bisa diputuskan dalam kurun waktu 1-2 bulan lagi. Hanya saja, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih belum mau terus terang mengenai rencana ini, ketika dikonfirmasi wartawan. Namun menurutnya sudah ada rapat yang dilakukan dengan Danantara, yang tinggal menunggu finalisasi.
"Anda kata siapa?" kata Purbaya saat di konformasi.
"Rapatnya sudah putus, sudah selesai, tinggal formalitas, tapi saya belum bisa umumin karena bukan saya sendiri yang terlibat. Itu nanti akan diumumkan mungkin, tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya," tambahnya.
Dalam kesempatan terpisah, Dony juga mengatakan terkait permasalahan Whoosh ini juga sudah dibicarakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Rencananya dalam waktu dua minggu mendatang keputusan akan diumumkan.
"Dalam minggu depan atau dua minggu lagi akan ketemu dengan wartawan juga, dengan pak Menkeu untuk menyampaikan penyelesaian Whoosh yang sudah selesai-selesai finalnya. Ini nanti akan kita sampaikan yang lainnya tentu saja pak presiden berharap bahwa pengelolaan BUMN ke depan semakin baik," kata Dony, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/4/2026).
Dony menjelaskan bahwa ada penandatanganan kesepakatan dari seluruh hasil kajian yang sudah dibuat. Meskipun dia belum mau membeberkan apa skema solusi apa yang dihasilkan untuk menyelesaikan persoalan hutang Whoosh ini.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa meskipun Kementerian Keuangan memiliki porsi kepemilikan di kereta cepat, tapi operasional tetap berada di bawah langsung PT KAI. Selain itu, dia juga belum mau membeberkan berapa porsi yang akan diambil Kementerian Keuangan dalam proses penyelesaian hutang kereta cepat ini.
"Nah ini nanti akan kita sampaikan, kan gak surprise lagi nanti saya dan pak Menkeu tentunya akan barengan untuk menyampaikan kepada publik mengenai proses penyelesaian ini," jelasnya.
Foto: Suasana Stasiun Whoosh Halim, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Suasana Stasiun Whoosh Halim, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Bos Danantara Buka Suara Soal WIKA Rugi Gara-Gara Kereta Cepat
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga disebut-sebut mengalami kerugian sebesar Rp 1,7-1,8 triliun per tahun karena ikut dalam proyek PT Kereta Cepat Indonesia - China. WIKA merupakan salah satu pemegang saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang merupakan konsorsium dari pihak Indonesia atas perusahaan patungan KCIC.
Prosi WIKA juga mencapai 33,36%, kedua terbesar setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) 7,08%. Sementara, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.
Dony mengatakan bahwa WIKA nantinya tidak akan terlibat dalam proyek kereta api. Karena tidak sesuai dengan bisnis utama perusahaan kontraktor plat merah ini.
"Jadi mereka tidak akan terlibat lagi dalam kereta api, karena tidak inline dengan bisnisnya mereka," kata Dony.
Dony menjelaskan untuk membuat WIKA terlepas dari proyek ini memang membutuhkan waktu. Namun dia berkomitmen untuk membereskan perusahaan seluruh persoalan BUMN.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
