Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BMI) mencatatkan penurunan pada fungsi intermediasinya dan kualitas aset. Pembiayaan Muamalat tercatat sebesar Rp16,8 triliun turun 21,5% secara tahunan (yoy) dari sebelumnya sebesar Rp21,4 triliun per kuartal I-2025.
Seiring dengan kontraksi penyaluran pembiayaan tersebut, kualitas portofolio memburuk. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross naik menjadi 3,99% dari setahun sebelumnya 2,22%. Sementara NPF net juga naik menjadi 3,37% dari setahun sebelumnya 1,17%.
Berdasarkan informasi diterima CNBC Indonesia, salah satu penyebab dari membengkaknya NPF tersebut adalah penyaluran pembiayaan sekitar Rp 700 miliar kepada perusahaan data center PT Harrisma Data Citta (HDC). Pembiayaan tersebut dikabarkan langsung macet pada pembayaran cicilan pertama atau dikenal dengan istilah first payment default.
Kesepakatan pembiayaan itu diketahui diteken pada tahun 2023 saat Muamalat masih dipimpin oleh Indra Falatehan selaku direktur utama dan Hery Syafril sebagai direktur risiko bisnis pembiayaan.
Hery kemudian sempat diajukan sebagai direktur utama Bank Muamalat melalui RUPS Juni 2024. Akan tetapi kemudian dia diganti oleh Imam Teguh Saptono. Info yang diterima CNBC Indonesia, Hery tidak lolos fit and proper test OJK.
Adapun berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia, presiden direktur HDC dijabat oleh Sukoco Halim yang sempat diberitakan bermasalah dengan hukum karena diduga melakukan rekayasa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Sementara itu, Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji menjelaskan bahwa penyebab kenaikan NPF bank syariah tertua itu lebih disebabkan oleh total outstanding pembiayaan yang menurun.
Dia mengatakan hal ini karena adanya pelunasan angsuran nasabah serta adanya repositioning segmentasi pembiayaan, yang awalnya didominasi oleh segmen korporasi kini berubah menjadi segmen retail dan konsumer.
"Diharapkan pertumbuhan pembiayaan akan meningkat pada semester 2 tahun ini seiring dengan perbaikan proses dan fitur produk," ujar Hayunaji kepada CNBC Indonesia, Selasa (2/6/2025).
Terkait pembiayaan terhadap HDC yang macet, Hayunaji mengatakan saat ini sedang dalam proses penyelesaian melalui lelang jaminan.
Sebagai informasi, beberapa tahun lalu Muamalat sempat berkutat dengan masalah aset busuk. Pada 2015, rasio NPF bank sempat mencapai lebih dari 7%, jauh di atas ambang batas 5%. Penyumbang NPF terbesar berasal dari sektor tambang dan turunannya, transportasi, infrastruktur, serta kontstruksi.
Kala itu aset bermasalah di Bank Muamalat menumpuk akibat penyaluran pembiayaan yang minim perhitungan risiko.
Puncaknya, Bank Muamalat limbung dan diminta OJK untuk menyuntik modal. Akan tetapi pemilik Muamalat kala itu tidak menyanggupi untuk menyetor dana segar.
Alhasil bank syariah tertua di Indonesia tersebut memulai perjalanan mencari investor baru. Sejumlah nama seperti Setiawan Ichlas melalui PT Minna Padi Tbk., pemilik Mayapada Group Dato Sri Tahir, International Finance Corporation (IFC), hingga konsorsium Ilham Habibie dan keluarga Arifin Panigoro sempat mewarnai drama pencarian modal untuk Muamalat. Namun semuanya berakhir dengan status sebagai calon penyuntik modal.
Akhirnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menjadi penyuntik modal Muamalat pada 2022. BPKH memenuhi komitmennya menyuntikkan dana sebesar Rp 1 triliun kepada Bank Muamalat. Hal ini dilakukan dengan skema rights issue.
Per kuartal I-2025, BPKH menggenggam 82,69% saham. Sebanyak 77,42% di antaranya merupakan hasil hibah dari pengendali sebelumnya, yakni Islamic Development Bank (IDB), Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation, dan BMF Holding Limited.
(mkh/mkh)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Bunga Tinggi & Daya Beli Turun, PR Bisnis Multifinance di 2025
Next Article Bank Muamalat Molor Listing 2 Tahun, OJK Bakal Sanksi?
