Jakarta, CNBC Indonesia - Sejarah mencatat ada pejabat Indonesia yang sempat dikucilkan dan ditahan di dalam negeri. Namun, di luar negeri, sosok ini justru mendapat penghormatan dan dipercaya menduduki posisi penting di sejumlah organisasi internasional.
Sosok tersebut adalah Mohammad Natsir yang pernah menjadi menteri dan Perdana Menteri Indonesia pada 1950. Namun, posisi terhormat itu berubah ketika Natsir terlibat dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Dalam autobiografi berjudul Natsir: Politik Santun di Antara Dua Rezim (2016) disebutkan, pemerintah kemudian menangkap Natsir pada 1960. Ia menjalani masa tahanan politik hingga akhirnya dibebaskan pada 1966.
Ketika era Soeharto, Natsir tetap dicap sebagai pembangkang dan hidup terlunta-lunta di negeri sendiri. Namun, ketika pemerintah Indonesia menjauhinya, Natsir justru mendapat tempat terhormat di dunia internasional.
Hal ini tidak terlepas dari kiprahnya sebagai intelektual dan pemikir Islam. Salah satu pandangan Natsir yang dikenal adalah ajaran bahwa Islam mengutamakan akal sehat dalam menjalankan ajarannya. Atas dasar pandangan tersebut, ia mendorong Islam untuk turut berperan dalam membangun bangsa melalui pemerintahan.
Menurut Izamudin Ma'mur dalam riset berjudul Abul Aʻla Mawdudi's and Mohammad Natsir's Views on Statehood: A Comparative Study (1995), pemikiran dan kiprah Natsir membuat pengaruhnya tetap terasa di dunia internasional.
Pengakuan itu bahkan datang ketika perjalanan politik Natsir di Indonesia tengah berada dalam situasi sulit. Pada 1957, ia dianugerahi gelar Grand Gordon of Nikhan Istihar sebagai bentuk penghargaan atas dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara.
Setelah dibebaskan dari tahanan, kiprah Natsir di dunia internasional semakin terlihat. Ia tidak hanya dikenal sebagai politikus dan pemikir Islam dari Indonesia, tetapi juga dipercaya memegang posisi penting dalam berbagai organisasi Muslim dunia.
Salah satunya adalah Kongres Muslim Dunia (World Muslim Congress) di Karachi, Pakistan. Natsir dipercaya menjadi wakil presiden organisasi tersebut sejak 1967 hingga akhir hayatnya pada 1993.
Kepercayaan serupa juga datang dari Mekkah. Sejak 1969 hingga 1993, Natsir menjadi anggota Majlis Ta'sisi Rabitah Alam Islami. Kemudian, pada 1976 hingga 1993, ia juga menjadi anggota Majlis Alami lil Masjid.
Pengaruhnya bahkan meluas hingga ke negara-negara Barat dan Asia. Pada 1980-an, Natsir aktif dalam organisasi internasional di Kuwait, Inggris, dan Pakistan. Natsir juga memperoleh penghargaan dari dunia internasional.
Dia dianugerahi penghargaan tertinggi dari Raja Arab Saudi Faisal, yakni Jaizatul Malik Faisal al-Alamiya. Lalu, pernah juga mendapat gelar doktor Honoris Causa dari berbagai kampus dunia.
Rangkaian posisi dan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Natsir bukan sekadar memiliki pengaruh dalam politik Indonesia. Di tengah posisinya yang tersisih dari panggung politik dalam negeri, ia justru dipercaya dan dihormati di lingkungan internasional, khususnya dunia Muslim.
Pengaruh tersebut bertahan hingga akhir hayat Natsir pada 1993. Di Indonesia, namanya baru perlahan direhabilitasi setelah pemerintah menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional pada 2008.
(mfa)
