Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membatasi jam operasional lapangan padel yang berada di kawasan perumahan. Padel di lingkungan perumahan maksimal hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dan wajib dilengkapi peredam suara.
Kebijakan itu diputuskan dalam rapat terbatas di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026), yang khusus membahas penertiban lapangan padel di Ibu Kota.
"Untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, maksimum jam 08.00 malam. Maksimum ya, nanti tergantung negosiasi dengan warga," kata Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, meski sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pengelola tetap harus mengikuti aturan pembatasan jam tersebut. Pemprov DKI juga meminta wali kota, camat, hingga lurah melakukan dialog dengan warga setempat.
Selain jam operasional, aspek kebisingan menjadi sorotan utama. Pramono menyebut banyak aduan warga terkait suara pantulan bola dan teriakan pemain yang dinilai mengganggu kenyamanan.
"Kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan, yang kemudian mengganggu masyarakat, maka wajib membuat kedap suara," tegasnya.
Tak hanya kebisingan, persoalan parkir liar juga menjadi keluhan dominan. Menurut Pramono, banyak pemain datang menggunakan mobil pribadi dan memarkir kendaraan di badan jalan perumahan karena keterbatasan lahan parkir.
"Parkir ini sangat mengganggu warga. Maka yang seperti itu juga akan kita tertibkan," ujarnya.
Data sementara Pemprov DKI mencatat terdapat 397 lapangan padel di Jakarta. Saat ini pemerintah masih mendalami berapa yang telah mengantongi izin lengkap dan berapa yang belum memiliki PBG.
Untuk pembangunan baru, Pramono menegaskan lapangan padel tak lagi diperbolehkan berdiri di zona perumahan. Izin baru hanya bisa diterbitkan di kawasan komersial dan harus lebih dulu mendapatkan persetujuan teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
"Kami ingin ada penataan yang jelas agar hobi olahraga tetap berjalan, tapi kenyamanan warga juga terlindungi," tutupnya.
(bel/yld)
