Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia mengecam keras keputusan Pemerintah Norwegia yang secara sepihak membatalkan izin ekspor sistem rudal angkatan laut meskipun pembayaran kontrak sudah mencapai 95%. Langkah Oslo tersebut dinilai merugikan Malaysia yang tengah melakukan modernisasi armada tempur lautnya.
Melansir Arab News, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan keberatan tersebut secara langsung melalui sambungan telepon kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre. Ia menegaskan bahwa Malaysia telah memenuhi hampir seluruh kewajiban finansial dalam kesepakatan yang telah ditandatangani sejak tahun 2018 tersebut.
"Malaysia telah menghormati setiap kewajiban dalam kontrak ini sejak tahun 2018: secara cermat, setia, dan tanpa keraguan. Norwegia, nampaknya, tidak merasa terpaksa untuk memberikan kesantunan dan demonstrasi itikad baik yang sama kepada kami," ujarnya dilansir Arab News, Kamis (14/5/2026).
Pemerintah Malaysia menjelaskan bahwa dana yang telah disetorkan pemerintah kepada pihak pemasok sudah hampir menyentuh angka final dari total nilai kontrak. Namun, saat proses pengadaan mendekati tahap akhir pada Maret lalu, otoritas Norwegia mendadak memblokir pengiriman komponen dan peluncur rudal tersebut.
"Kontrak yang ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Itu bukan konfetis yang bisa dihamburkan dengan cara yang begitu serampangan. Jika pemasok pertahanan Eropa berhak untuk mengingkari kontrak tanpa hukuman, nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang begitu saja," tegasnya.
Sistem rudal anti-kapal Naval Strike Missile (NSM) buatan Kongsberg Defence & Aerospace AS itu sedianya akan digunakan untuk melengkapi kelas baru kapal tempur pesisir (littoral combat ships) milik angkatan laut Malaysia. Anwar menilai pembatalan ini tidak hanya mengganggu kesiapan operasional militer Malaysia, tetapi juga berdampak pada keseimbangan stabilitas keamanan di kawasan.
"Tindakan ini tidak diragukan lagi akan membawa konsekuensi yang lebih luas bagi keseimbangan regional," lanjut Anwar.
Saat ini, Pemerintah Malaysia mulai meninjau berbagai opsi langkah hukum untuk merespons kegagalan pengiriman rudal tersebut. Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin menyatakan bahwa pemerintah tengah mempelajari kemungkinan pengajuan klaim kompensasi atas dana besar yang telah dibayarkan oleh negara.
(hoi/hoi)
Add
as a preferred
source on Google
