Jakarta, CNBC Indonesia - Tempat pemungutan suara (TPS) di Myanmar resmi ditutup pada Minggu (28/12/2025) dalam pelaksanaan pemilihan umum perdana sejak militer mengambil alih kekuasaan lewat kudeta tahun 2021.
Pemilu yang digelar oleh junta militer tersebut berlangsung di tengah sorotan dunia internasional karena dianggap tidak kredibel dan hanya mencakup sepertiga wilayah negara akibat perang saudara.
Sebagai informasi, pemungutan suara tersebut merupakan fase awal sebelum dilanjutkannya dua putaran berikutnya pada 11 Januari dan 25 Januari 2026 mendatang. Konflik sipil pasca-kudeta sendiri diperkirakan telah menewaskan 90.000 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi, membuat pelaksanaan pemilu yang benar-benar inklusif menjadi mustahil dilakukan saat ini.
Jenderal Senior Min Aung Hlaing pemimpin junta militer Myanmar terlihat memberikan hak suaranya tak lama setelah TPS dibuka di ibu kota Naypyidaw. Mengenakan pakaian sipil, dia memamerkan jari kelingking yang telah dicelupkan tinta sambil tersenyum.
"Pemilu yang diselenggarakan oleh junta yang terus membom warga sipil, memenjarakan pemimpin politik, dan mengkriminalisasi segala bentuk perbedaan pendapat bukanlah pemilu, melainkan teater absurd yang dipentaskan di ujung senjata," tegas Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, dilansir AlJazeera, Minggu (28/12/2025).
Foto: Seorang petugas pemilu membantu seorang wanita saat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara No. 1 Kecamatan Kyauktada, pada hari pemilihan umum di Kyauktada, Myanmar, 28 Desember 2025. (REUTERS/Stringer)
Seorang petugas pemilu membantu seorang wanita saat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara No. 1 Kecamatan Kyauktada, pada hari pemilihan umum di Kyauktada, Myanmar, 28 Desember 2025. (REUTERS/Stringer)
Pelaksanaan pemilu di Myanmar memang sangat terbatas karena sebagian besar wilayah tidak dapat diakses akibat konflik bersenjata antara militer dan pasukan perlawanan.
Aung San Suu Kyi, pemenang pemilu 2020 yang digulingkan, masih berada dalam tahanan dan partainya, National League for Democracy (NLD), telah dibubarkan sehingga Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer diprediksi akan menang mudah.
Adapun, partisipasi pemilih di lapangan terlihat sangat rendah. Banyak laporan tidak resmi dari para pejabat yang memperkirakan hanya sepertiga dari pemilih terdaftar yang benar-benar datang ke TPS untuk memberikan suara mereka.
Meskipun dikecam oleh PBB dan negara-negara Barat, media pemerintah Global New Light of Myanmar tetap menyuarakan optimisme bahwa pemilu itu akan membuka babak baru menuju masa depan yang makmur.
Junta militer juga mengklaim legitimasi proses ini dengan menghadirkan pengamat pemilu dari negara-negara sekutu seperti Rusia, China, Belarus, hingga India.
Sementara itu, Analis dari International Crisis Group Richard Horsey menilai bahwa hasil pemilu tersebut sudah dapat diprediksi sejak awal dan tidak akan menyelesaikan krisis politik yang ada. Menurutnya, kemenangan telak partai pro-militer hanya akan memperpanjang kekuasaan tentara dengan kedok pemerintahan sipil.
"Hasilnya hampir tidak diragukan lagi: kemenangan telak USDP dan kelanjutan pemerintahan tentara dengan lapisan sipil yang tipis. Namun hal ini tidak akan meredakan krisis politik Myanmar atau melemahkan tekad perlawanan bersenjata," tulis Richard.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
