Misi Besar Indonesia Incorporated, Perlukah RI Meniru China?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menekankan pentingnya penerapan konsep "Indonesia Incorporated" untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (10/2/2026), Dian menyoroti bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah likuiditas, melainkan bagaimana menciptakan ekosistem yang mampu menyerap potensi pembiayaan yang ada.

Ia menyebutkan adanya angka undisbursed loan (kredit yang disetujui namun belum dicairkan) yang cukup besar, mencapai kisaran 2.400.

Menurut Dian, fenomena ini menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki kapasitas, namun masih menunggu momentum dan kepastian. Oleh karena itu, pendekatan "Indonesia Incorporated" memiliki peran mutlak terhadap arah ekonomi Indonesia, negara bergerak hanya untuk memfasilitasi dan mengorkestrasi seluruh elemen bangsa agar mampu bergerak searah.

"Tinggal bagaimana kita membangun ekosistem yang lebih kondusif terhadap kegiatan usaha. Tapi pendekatan 'incorporated' akan sangat lebih (efektif). Kenapa saya optimis? Karena potensinya ada. Bayangkan jika (dana) 2.400 itu disalurkan saja, dampaknya sudah sangat signifikan," ujar Dian dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026)

Sinergi Konkret Pemerintah dan Dunia Usaha

Terkait misi incorporated, Presiden Prabowo Subianto sudah menyebutnya beberapa kali. Misi incorporated ini ditegaskan lagi pada Selasa (10/2) malam saat Prabowo Subianto menerima  audiensi dari lima pengusaha nasional papan atas di kediaman Hambalang, Bogor.

Kelima konglomerat yang hadir adalah Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinarmas Group), Boy Thohir (Adaro Group), dan Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group).

Sekretaris Presiden, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa pertemuan berlangsung intensif selama lebih dari 4,5 jam, dimulai pukul 19.00 hingga 23.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyerap masukan terkait tantangan ekonomi sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi erat melalui semangat "Indonesia Incorporated".

"Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa," ujar Prabowo.

Merespons ajakan tersebut, para pengusaha menyatakan komitmen bersama untuk mendukung penuh arah kebijakan pemerintah, mulai dari hilirisasi, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan gizi anak.

Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa negara tidak menggunakan pendekatan komando yang kaku, melainkan pendekatan kemitraan (partnership) untuk mencairkan potensi ekonomi yang selama ini tertahan.

Perbedaan Gaya Kepemimpinan

Meskipun konsep "Indonesia Incorporated" memiliki semangat integrasi yang serupa dengan arah kebijakan ekonomi China pada zaman 1980-an, namun terdapat perbedaan mendasar dalam implementasinya, khususnya dalam perlakuan terhadap sektor swasta.

Model pembangunan Tiongkok, terutama pada fase awal kebangkitannya, sangat kental dengan pendekatan top-down di mana negara memegang kendali mutlak. Sektor swasta dan BUMN diwajibkan mengikuti garis komando partai dan negara dengan disiplin yang ketat, bahkan kerap menggunakan pendekatan yang keras jika tidak sejalan dengan visi negara.

Sebaliknya, visi "Indonesia Incorporated" yang didorong saat ini lebih menekankan pada aspek kemitraan dan pengayoman. Pemerintah menyadari bahwa sektor swasta seringkali lebih lincah (agile), efisien, dan inovatif dibandingkan birokrasi negara dalam mengeksekusi proyek pembangunan.

Dalam kerangka ini, negara tidak memposisikan diri sebagai "penguasa" yang mendikte, melainkan sebagai fasilitator yang "mengayomi". Tujuannya adalah memberikan karpet merah berupa kepastian hukum dan kemudahan regulasi agar swasta mau mencairkan undisbursed loan tersebut untuk ekspansi bisnis.

Filosofinya adalah kolaborasi yaitu negara membuat strategi besar (industrial policy) serta pengkreditan, bekerja sama dengan Danantara, sementara swasta diberi ruang untuk menjadi mesin penggerak utamanya.

Target 8% dan Referensi Sejarah

Strategi merangkul swasta dalam satu orkestrasi nasional ini dinilai krusial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Secara historis, angka 8% bukanlah target tanpa dasar. Angka ini memiliki preseden kuat jika berkaca pada keberhasilan Tiongkok saat mulai membuka diri dan mensinergikan kekuatan nasionalnya.

Berdasarkan data historis, pada lima tahun pertama era reformasi ekonomi Tiongkok di bawah Deng Xiaoping (1979-1983), negara tersebut mencatatkan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8,06%.

Kesamaan angka ini menunjukkan bahwa jika Indonesia mampu mengorkestrasi kebijakannya dengan baik-tanpa harus meniru gaya otoriter Tiongkok, melainkan dengan gaya persuasif yang sesuai iklim demokrasi-akselerasi ekonomi serupa sangat mungkin dicapai.

-

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(gls/gls)