Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan kendala utama pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan, yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi di seluruh Indonesia terhambat karena data dari pemerintah daerah (pemda) masih banyak yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kondisi riil-nya di lapangan.
"Fokus kita adalah irigasi. Alhamdulillah Pak Presiden ini sudah punya pemahaman bahwa irigasi itu memang masalah yang utama," ujar Dody dalam acara Media Briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Ia menjelaskan, Inpres irigasi itu diterbitkan karena selama ini pengelolaan irigasi terfragmentasi. Sama seperti jalan, ada irigasi nasional, irigasi provinsi, dan irigasi kabupaten. Namun, selama ini pemerintah pusat hanya bisa menangani irigasi nasional, sementara jaringan irigasi di daerah tidak tersentuh karena dianggap sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah.
"Yang di luar irigasi nasional, kita nggak pernah bisa menyentuh sama sekali. Karena kita meyakini itu sudah direhab atau direkonstruksi oleh bupati, wali kota, atau gubernur," katanya.
Ketika Inpres diterbitkan, kata Dody, pemerintah langsung melakukan pengecekan ke seluruh daerah. Namun di sinilah persoalan muncul.
"Berangkat dari situ kita ngecek tuh ke seluruh irigasi yang ada di Indonesia, ya kita agak kagok karena ternyata datanya nggak ada," ujarnya blak-blakan.
Akibatnya, kementerian kini harus melakukan dua hal sekaligus, yakni mendata dan merenovasi jaringan irigasi daerah secara beriringan.
"Makanya kita hari ini merenovasi irigasi-irigasi daerah, tapi sambil mendata. Karena datanya itu ada dan tiada. Kita dikasih data sama pemerintah daerah, sering data itu pas kemudian kita cek ke lapangan, ternyata tumpang tindih, ternyata irigasinya sudah enggak ada lagi, pindah, gitu-gitulah," ungkap Dody.
Lebih lanjut, Dody menjelaskan, pelaksanaan Inpres irigasi tahun 2025 dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, pemerintah merehabilitasi jaringan irigasi seluas 280 ribu hektare yang seluruhnya merupakan irigasi daerah.
"Tahap 1 itu kita rehab, sekalian kita mendata untuk kepentingan tahun-tahun yang akan datang," sebut dia.
Tahap kedua mencakup rehabilitasi 225 ribu hektare dan pembangunan jaringan irigasi air tanah dengan pompa dalam lebih dari 100 meter.
"Tahap 2 itu kita lengkapi dengan jaringan irigasi air tanah. Karena di beberapa daerah seperti NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Gunung Kidul tetap kering meski musim hujan, maka kita perbanyak jaringan irigasi air tanah," jelasnya.
Hingga saat ini, pemerintah telah membangun sekitar 261 unit sumur bor dalam, yang mampu melayani sekitar 8.200 hektare lahan pertanian. Sementara pada tahap ketiga, pemerintah akan merehabilitasi 146 ribu hektare jaringan irigasi dan menambah 832 unit jaringan air tanah.
"Tahap 1 progresnya sudah 89%, tahap 2 baru 23%, kemudian tahap 3 ini baru 1,5%. Jadi ini sudah on progress, bukan belum mulai. Cuma memang irigasi di seluruh Indonesia itu besar sekali, jadi nggak cukup cuma tahun ini," tegas Dody.
Target 2026: 750 Ribu Hektare
Setelah tiga tahap berjalan di tahun 2025, pemerintah menargetkan perluasan besar-besaran di tahun 2026.
"Nanti tahun 2026 kita juga masih melakukan hal yang sama, tapi mungkin akan lebih besar lagi. Ada 750 ribu hektare yang akan kita kerjakan di 2026, irigasi plus jaringan irigasi air tanah," ujar Dody.
Selain rehabilitasi fisik, pemerintah juga menekankan program padat karya berbasis masyarakat melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P33I).
"Karena arahan dari Pak Presiden adalah masyarakat yang paling bawah ini, apalagi petani, tidak boleh jadi penonton saja. Dia harus ikut bekerja dan merasakan kue pembangunan itu sendiri," katanya.
Melalui program tersebut, tahun ini pemerintah menyerap lebih dari 100.000 pekerja lokal di sekitar lokasi proyek irigasi.
"Tahun ini mungkin sekitar 9.300 titik. Nah, tahun depan jadi 12.000 titik, harapannya bisa menyerap sekitar 200.000 pekerja," ujarnya.
Dody optimistis, dengan data yang semakin rapi dan koordinasi antar kementerian yang kini sudah lebih solid, program Inpres irigasi akan melaju lebih cepat di tahun-tahun mendatang.
"Insyallah tahun-tahun depan jauh lebih cepat lagi, karena semua sudah settle, maksudnya urusan administrasi di antara kementerian sudah settle, dan kemudian data kita sudah punya. Tinggal jalan saja. Pasti akan lebih banyak tahun depan," tutupnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dapat Anggaran Rp 73,76 T, Menteri Hanggodo Fokus Bangun Jalan-Irigasi
