Jakarta -
Pemerintah terus berupaya mengentaskan kemiskinan melalui penyempurnaan data tunggal serta perluasan digitalisasi bantuan sosial yang membutuhkan peran aktif kepala desa agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengakui masih terdapat bantuan pemerintah yang kurang tepat sasaran. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah hingga tingkat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan pengentasan kemiskinan.
"Kalau data kita akurat, maka program kita pasti akan tepat sasaran. Itulah ajakan kita hari ini dan kita harapkan bisa ditindaklanjuti di desa masing-masing (sesuai) arahan Bapak Presiden Prabowo," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kegiatan Sosialisasi DTSEN tersebut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI Saiful Nuri, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Gus Ipul menegaskan pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, temuan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran akibat data yang belum akurat dapat diminimalisir.
"Intinya bagaimana kita bisa melakukan pemutakhiran data setiap hari, sehingga data kita benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menyebut DTSEN yang dimutakhirkan secara berkala menjadi kunci peningkatan akurasi data. Hal tersebut diperkuat dengan perluasan digitalisasi bantuan sosial.
"Dengan menggunakan DTSEN (yang) kita mutakhirkan, lalu ditambah lagi dengan digitalisasi bansos, ya kita harapkan tidak ada lagi keluarga-keluarga atau individu yang memerlukan perlindungan tapi tidak terdata," tutur Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis hasil pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan. Meski demikian, pembaruan data dapat dilakukan setiap hari melalui jalur formal mulai dari RT dan RW hingga pemerintah kabupaten dan kota, serta melalui partisipasi masyarakat.
Menurut Gus Ipul, Kemensos telah menyiapkan sejumlah kanal usul dan sanggah, di antaranya call center 171 yang beroperasi 24 jam, layanan WhatsApp 08877-171-171, serta fitur Aplikasi Cek Bansos.
"Saluran-saluran itu mohon digunakan dengan baik karena sesuai arahan Pak Presiden Prabowo kita harus terbuka. Kita harus terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Sudah tidak bisa lagi kita menutup-nutupi data, tapi justru sebaliknya masyarakat diajak ikut untuk memperbaiki data kita," ucap Gus Ipul.
Terkait program Digitalisasi Bansos dengan acuan DTSEN, Gus Ipul menyampaikan saat ini uji coba telah dimulai di 40 kabupaten dan kota serta 1 provinsi, setelah sebelumnya dilakukan piloting di Banyuwangi. Program tersebut melibatkan lintas kementerian, mulai dari Kemensos, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PAN-RB, BPS, hingga Dewan Ekonomi Nasional.
"Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengungkapkan hasil evaluasi Digitalisasi Bansos di Banyuwangi menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran masih tinggi. Penggunaan data lama menyebabkan kesalahan penyaluran hingga 77 persen. Setelah menggunakan DTSEN, kesalahan tersebut turun menjadi 28 persen.
"Harapannya agar nanti erorrnya (jadi) di bawah 10 persen (hingga) 5 persen," imbuh Gus Ipul.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mendukung penuh tahapan pemutakhiran DTSEN.
"DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran dan perencanaan yang terukur," kata Shobih.
Shobih menegaskan pemerintah kabupaten berkomitmen untuk turut serta melakukan pemutakhiran DTSEN secara berkelanjutan.
"Kami telah memerintahkan jajaran dari perangkat dinas hingga pemerintah desa untuk aktif dalam proses pemutakhiran data secara berkala," ujar Shobih.
DTSEN merupakan basis data nasional yang memotret kondisi sosial ekonomi setiap individu dan keluarga di Indonesia. Data ini terintegrasi dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala untuk memastikan kebijakan dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
DTSEN disusun dari penggabungan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan P3KE, sehingga menjadi rujukan utama pemerintah dalam penetapan program perlindungan dan bantuan sosial.
Hingga Januari 2026, DTSEN mencakup 289.060.513 data individu yang dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari kelompok prasejahtera hingga sejahtera. Klasifikasi ini memungkinkan pemerintah menetapkan prioritas secara lebih akurat, memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendorong kemandirian bagi kelompok yang telah berdaya.
Dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi DTSEN, siswa Sekolah Rakyat di wilayah kabupaten dan kota Pasuruan turut menampilkan berbagai bakat dan potensi. Di antaranya pidato bahasa Inggris oleh Farah Amalia serta pidato bahasa Arab oleh Bahjatul Junaynatil Ula.
Acara juga semakin semarak dengan penampilan baris variasi polisi cilik yang dipimpin Rachmad Albi Fakhri. Selain itu, para siswa mempersembahkan penampilan hadroh, Tari Saman, paduan suara, serta pembacaan puisi.
(prf/ega)
