Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menilai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan figur kunci di balik percepatan program Swasembada Pangan. Dia menceritakan peran Kapolri dalam dinamika menaikkan harga gabah.
Perihal itu disampaikan Zulhas usai Rapat Pimpinan Polri 2026 yang diselenggarakan di Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Saat itu, kata dia, harga gabah masih di bawah rata-rata.
"Kami dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian) dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp6.500. Di mana-mana masih harganya Rp6.000, Rp5.500," kata Zulhas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas mengatakan, petani yang jadi korban harga murah, sementara yang untung tengkulak. Akhirnya dia mengundang Kapolri untuk menertibkan pabrik dan praktik para tengkulak.
"Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda," jelasnya.
Cara itu terbukti efektif, saat ini pemerintah memutuskan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 per kilogram.
"Kami waktu itu berhasil dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran gabah itu sudah rata-rata di atas. Harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai, itu juga atas dukungan Polri," ungkap Zulhas.
Karena itu, Zulhas menyatakan peran Kapolri tidak hanya simbolis, tetapi strategis dalam menjembatani sinergi lintas sektor untuk mewujudkan salah satu agenda utama Astacita.
"Kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih," pungkas Zulhas.
Pada kesempatan yang sama, Jenderal Sigit menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
"Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah," kata Jenderal Sigit.
Di antaranya adalah mempercepat pembangunan SPPG pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mendukung program MBG, program ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.
Selain itu, mengawal ekonomi, di antaranya dengan mencegah kebocoran anggaran negara, dan menjaga stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan', hingga stabilitas harga kebutuhan pokok khususnya menjelang bulan Ramadan melalui Satgas Pangan.
"Tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi," tutur Jenderal Sigit.
"Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera," pungkasnya.
(ond/yld)
