Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
14 April 2026 15:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memberlakukan blokade terhadap lalu lintas kapal ke dan dari pelabuhan serta wilayah pesisir Iran dinilai menjadi langkah yang sangat berisiko. Kebijakan yang mulai berlaku pada 13 April itu bukan hanya berpotensi memperparah krisis energi global, tetapi juga dapat memicu eskalasi konflik baru di kawasan.
Langkah tersebut muncul di tengah perang yang dimulai sejak 28 Februari, saat AS dan Israel menyerang Iran. Jika sebelumnya banyak pihak menduga Iran yang akan sepenuhnya menutup Selat Hormuz, kini justru AS yang mengambil langkah blokade.
Trump berharap tekanan ekonomi bisa memaksa Iran membuka kembali jalur strategis itu, setelah serangan militer belum membuahkan hasil yang diinginkan.
Blokade Dipakai untuk Menekan Iran
Alasan utama AS melakukan blokade ini adalah karena ancaman Iran telah menekan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz secara drastis.
Namun di saat yang sama, Iran masih tetap bisa mengekspor minyaknya, meski dalam volume yang lebih kecil. Iran juga disebut masih mengizinkan sebagian kapal melintas dengan syarat membayar biaya tertentu.
Pada Sabtu (11/4/2026), dua kapal tanker besar milik perusahaan China yang mengangkut minyak Irak dan Arab Saudi tetap melintas di Selat Hormuz. Satu kapal tanker berbendera Liberia juga tercatat melintas. Pesan yang ingin disampaikan Trump adalah, jika kargo tidak bisa melintas dengan bebas, maka kargo Iran juga tidak boleh menikmati jalur itu.
Dari sisi militer, rencana ini dinilai memungkinkan untuk dilakukan. Purnawirawan laksamana muda AS Mark Montgomery mengatakan AS relatif mudah untuk menghentikan, menaiki, dan menyita kapal. Sebagai gambaran, AS pernah menyita 10 kapal tanker yang terkait dengan Venezuela dalam periode Desember hingga Februari. Menurutnya, AS tidak harus menangkap semua kapal, cukup beberapa kapal untuk memberi sinyal tegas.
Secara ekonomi dan politik, tujuan blokade ini diduga untuk memutus sumber utama pemasukan Iran dan memaksa Teheran memberi konsesi dalam perundingan damai, terutama terkait program nuklir. Secara teori, Iran memang berada dalam posisi rentan.
Ernest Censier dari Vortexa memperkirakan Iran bisa dipaksa mengurangi produksi dalam waktu 20 hari jika blokade berjalan penuh dan efektif. Bahkan, tekanannya bisa mulai terasa dalam 10 hari.
Namun, tidak semua pihak yakin tekanan ini akan langsung membuat Iran menyerah. Esfandyar Batmanghelidj dari Bourse & Bazaar Foundation mengatakan Iran sejak awal sudah memperkirakan ekspor minyaknya akan terganggu akibat perang.
Dia juga mengingatkan bahwa Iran pernah menghadapi tekanan serupa. Pada 2020, ekspor minyak mentah Iran sempat turun di bawah 400.000 barel per hari, dari 2,2 juta barel per hari pada 2018, tetapi Iran tetap mampu bertahan.
Menurutnya, Iran kemungkinan masih bisa bertahan sekitar enam bulan dengan mencetak uang, menjual sekitar 100 juta barel minyak yang disimpan di kapal terapung di lepas pantai Malaysia dan China, serta memperoleh kredit informal dari pemasok impor.
Risiko ke Pangan dan Energi Makin Besar
Iran masih bergantung pada sebagian impor lewat jalur laut. Sekitar seperlima impor gandumnya, yang merupakan bahan pangan pokok, sebelumnya datang dari Uni Emirat Arab. Sebagian besar jagung Iran juga berasal dari Brasil dan Ukraina melalui pelabuhan di atau dekat kawasan Teluk. Sebagian pasokan itu memang bisa diganti lewat Rusia dan Kazakhstan melalui Laut Kaspia atau jalur darat, tetapi dengan biaya lebih mahal.
Kerentanan yang lebih besar justru ada pada kedelai. Hampir seluruh pakan ternak dan minyak nabati Iran bergantung pada bahan baku impor. Jika pasokan ini terganggu, harga pangan bisa melonjak lebih tajam. Padahal, harga makanan di Iran pada Maret sudah 110% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Di saat yang sama, dampaknya ke pasar energi global juga menjadi perhatian besar. Hilangnya produksi minyak Iran saja mungkin belum cukup menjadi bencana, tetapi masalahnya situasi ini datang bersamaan dengan tertahannya pasokan minyak Teluk yang jauh lebih besar akibat Selat Hormuz yang sebagian besar masih tertutup.
Dengan kondisi gencatan senjata yang rapuh, Iran dinilai tidak punya banyak insentif untuk membuka kembali jalur tersebut. Bahkan, Iran hampir pasti akan kembali menyerang kapal-kapal netral. Kondisi ini bisa memaksa negara-negara pengimpor menguras cadangan energi yang sudah terbatas, dan berpotensi mendorong harga kontrak berjangka minyak Brent mendekati US$150 per barel pada akhir April.
Risiko itu akan semakin besar jika Iran benar-benar menyerang fasilitas produksi, pipa, dan pelabuhan minyak milik Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta negara Teluk lainnya. Belum lagi ancaman serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah oleh kelompok Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran.
Banyak Negara Bisa Terdampak, Hukum Internasional Ikut Dipertaruhkan
Blokade ini juga berisiko menyeret banyak negara. India, misalnya, membantah telah membayar biaya agar kapalnya bisa melintas. Namun Trump pada 12 April 2026 mengatakan pembayaran semacam itu bisa menjadi alasan untuk melakukan pencegatan.
Di hari yang sama, Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan bahwa blokade akan diberlakukan secara imparsial, sesuai hukum internasional, terhadap kapal dari negara mana pun yang pernah melintasi pelabuhan atau wilayah pesisir Iran.
Artinya, kapal-kapal India juga bisa terkena dampak. Selain itu, minyak yang ditujukan ke China, Pakistan, dan Thailand juga tercatat keluar dari Hormuz pada hari-hari setelah gencatan senjata. Prancis dan Turki, yang merupakan sekutu AS, juga disebut pernah mengirim kapal melalui jalur tersebut dengan persetujuan Iran.
AS mungkin hanya perlu menghentikan beberapa kapal untuk membuat kapal lain mengurungkan niat melintas. Namun langkah seperti itu tetap berisiko memicu kemarahan negara-negara sahabat.
Di sisi lain, meski sebagian pejabat AS menilai China kemungkinan tidak akan menantang blokade ini, menerima langkah tersebut tetap dinilai berbahaya karena menciptakan preseden baru. China sendiri sejak lama khawatir terhadap kemungkinan blokade di sekitar Selat Malaka jika suatu saat perang pecah di Pasifik.
Jika Trump berhasil memutus arus devisa Iran, menciptakan tekanan ekonomi besar, tetapi tetap mampu menahan lonjakan harga minyak, menjaga arus komoditas, membatasi eskalasi militer, dan mengelola diplomasi yang rumit, maka dia bisa kembali ke meja perundingan dengan posisi lebih kuat. Namun masalahnya, Iran tampaknya merasa telah memenangkan adu ketahanan tahap pertama melawan AS. Iran berhasil bertahan dari perang, tetap mempertahankan material nuklirnya, dan masih memegang kendali ketat atas Hormuz.
Secara lebih luas, keputusan Trump ini juga menambah tekanan terhadap prinsip kebebasan navigasi dan hukum internasional. Karena itu, blokade tersebut dinilai bukan hanya soal perang dan energi, tetapi juga soal makin rapuhnya tatanan dunia berbasis aturan.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
