Jakarta, CNBC Indonesia - Pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) 2027 dianggarkan sebesar Rp 160,07 triliun pada 2027. Pagu indikatif ini telah ditetapkan melalui surat bersama antara Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan tentang pagu indikatif belanja K/L dan pagu indikatif DAK 2027.
Adapun rincian DAK 2027, yakni DAK Fisik Rp 5 triliun; DAK Nonfisik Rp 150,83 triliun dan Hibak ke daerah Rp 4,24 triliun.
"Ini angka sementara dan akan dimutakhirkan sesuai siklus RKP dan APBN. Bisa dikatakan DAK 2027 ini menggunakan acuan pagu DAK 2026," papar Direktur Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah Nursyaf Rullihandia, dalam Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2027, Rabu (17/6/2026).
Rullihandia menuturkan pagu DAK Nonfisik dan Hibah kepada daerah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan dan target output penerima, seperti DAK Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Dia juga menegaskan pemanfaatan pagu DAK difokuskan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, khususnya penguatan ekonomi daerah dan pemerataan kualitas layanan dasar.
Dalam kesempatan ini, Rullihandia menuturkan tren DAK sejak 2024 terus mengalami penurunan. Pada 2024, nilai DAK mencapai Rp 188,1 triliun dan terus turun hingga Rp 166,9 triliun pada 2025. Terakhir pada 2026, DAK tercatat sebesar Rp 155,1 triliun. Sebagai catatan, penurunan drastis DAK terjadi pada 2025 karena adanya kebijakan efisiensi dari Rp 185,2 triliun menjadi Rp 166,9 triliun.
Kebijakan efisiensi DAK pada 2025, kata Rullihandia, turut berdampak pada besaran DAK 2026.
"Pasca efisiensi pagu DAK fisik turun signifikan menjadi sekitar Rp 5 triliun," paparnya. Besaran DAK fisik pada tahun lalu ini pun akan menjadi acuan bagi DAK fisik tahun depan.
Meskipun DAK fisik tidak berubah, Rullihandia menuturkan nilai DAK nonfisik dan hibah tetap meningkat, tetapi lebih banyak dipakai untuk membayarkan biaya pegawai. Rullihandia pun mengingatkan dengan terbatasnya ruang pendanaan, daerah diimbau agar mampu mencari pembiayaan alternatif diluar TKD dan APBD untuk mempercepat pembangunan.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
