Jakarta -
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menegaskan kreativitas, keberanian, dan inovasi kepala daerah menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Ia menekankan kemandirian fiskal sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.
Tito menjelaskan daerah dengan kemampuan keuangan yang kuat dinilai lebih fleksibel dan cepat dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan tanpa bergantung penuh pada transfer dari pemerintah pusat.
"Keberhasilan suatu daerah itu adalah kemandirian fiskal. Jadi kalau kemandirian fiskal mereka kuat, keuangan daerah itu kuat, dia membuat program apa saja gampang, mau ide apanya (apa pun) itu, bisa (lebih mudah) dieksekusi," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penguatan kemandirian fiskal erat kaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditopang oleh aktivitas ekonomi dan dunia usaha yang sehat. Meski transfer dari pemerintah pusat tetap memiliki peran penting, daerah didorong untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan Tito saat menjadi narasumber talk show Semangat Awal Tahun 2026 bertema '440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo: Menuju Pertumbuhan yang Berkualitas' di IDN Headquarters (HQ), Jakarta.
Tito menyoroti daerah dengan basis ekonomi kuat. Kabupaten Badung, Bali, membiayai sebagian besar APBD dari pajak pariwisata, sementara Timika dan Bojonegoro meraih pendapatan besar lewat pengelolaan sumber daya alam.
Tito menilai banyak daerah masih ber-PAD rendah karena sektor swasta belum berkembang, sehingga bergantung pada belanja pemerintah dan transfer pusat. Ia mendorong kepala daerah mengubah pola pikir dengan tidak hanya mengelola belanja, tetapi juga menciptakan serta memperluas sumber pendapatan baru lewat inovasi dan pemanfaatan potensi lokal.
Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah penyederhanaan perizinan. Menurutnya, kemudahan berusaha menjadi prasyarat utama dalam menarik investasi dan menggerakkan dunia usaha di daerah.
"Jadi berpikirlah lebih banyak, bagaimana nyari pendapatan. Ini membutuhkan kreativitas, salah satunya adalah mempermudah perizinan," ujarnya.
Selain itu, Tito menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, termasuk asosiasi pengusaha serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Langkah ini bertujuan untuk menggali potensi ekonomi daerah dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Terakhir, Tito menegaskan daerah dengan pendapatan yang kuat dan pengelolaan belanja yang efisien akan tumbuh lebih cepat dan mandiri. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kalau bisa dia jaga pendapatannya itu tinggi, belanjanya bisa dihemat, otomatis daerah itu akan maju dan tidak tergantung (pada) pemerintah pusat," tandasnya.
(prf/ega)
