Serang -
Kapolda Banten Irjen Hengki memimpin apel penanggulangan bencana hidrometeorologi di wilayah Banten. Ia meminta jajarannya untuk menganalisis potensi banjir hingga longsor karena sudah memasuki musim hujan.
Apel tersebut digelar di Lapangan Mapolda Banten, Kota Serang, Rabu (5/11/2025). Acara apel itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Selain itu, hadir pula TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, serta relawan kebencanaan.
Apel ini menjadi simbol sinergi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang kerap terjadi pada musim penghujan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kegiatan ini merupakan bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel maupun sarana prasarana dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Diharapkan seluruh personel dan stakeholder yang terlibat dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat," ujar Hengki.
Menurut Hengki, Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah Ring of Fire memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan data BMKG, 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dengan puncak pada November 2025 hingga Januari 2026. Curah hujan tinggi itu berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi.
"Dalam menghadapi tantangan tersebut, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama keberhasilan penanganan bencana. Karena itu, diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa - TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, serta seluruh masyarakat - guna menjamin respons cepat terhadap setiap situasi bencana," ujarnya.
Selanjutnya, Irjen Pol Hengki meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana. Selain itu, personel dan peralatan pun harus dipastikan siap.
"Melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan bersama BMKG dan instansi terkait. Memberikan informasi dan imbauan dini kepada masyarakat terkait potensi ancaman bencana. Memastikan kesiapan personel, sarana, prasarana, dan logistik agar dapat segera digerakkan kapan pun dibutuhkan," ujarnya.
(aik/lir)
