Kapoksi PDIP Komisi VI DPR Mufti Anam menyoroti kecelakaan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Mufti Anam mendesak investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab dan langkah keselamatan pengguna kereta ke depannya.
"Peristiwa tabrakan kereta di wilayah Bekasi ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian kita. Transportasi yang selama ini kita banggakan sebagai moda paling aman dan tepat waktu, justru memperlihatkan celah mendasar yang seharusnya tidak boleh terjadi di era teknologi saat ini," kata Mufti kepada wartawan, Rabu (22/4/2026).
Mufti mendengar jika KA Argo Bromo tak mendapat sinyal terkait keberadaan KRL di depannya sehingga berujung kecelakaan. Mufti menyoroti sistem pengamanan berlapis yang belum diterapkan di Indonesia.
"Saya menerima informasi bahwa kereta api jarak jauh tidak mendapatkan sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Jika benar, maka ini adalah kegagalan sistem dan bahkan mungkin human error," ujar Mufti.
"Di banyak negara, sistem Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) sudah menjadi standar minimum untuk mencegah tabrakan, bahkan ketika masinis melakukan kesalahan. Kenapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di Indonesia," tambahnya.
Mufti mengatakan selama ini pemerintah banyak memberikan berbagai fasilitas menguntungkan ke KAI. Legislator tersebut mengaku kecewa KAI karena dinilai gagal melindungi nyawa rakyat.
"KAI selama ini menikmati posisi yang sangat kuat bahkan cenderung monopolistik di sektor transportasi rel. Negara memberikan berbagai fasilitas; penyertaan modal negara (PMN), subsidi public service obligation (PSO), penugasan proyek strategis, hingga perlindungan regulasi sehingga kompetitor nyaris tidak ada. Kami kecewa, KAI sebagai salah satu BUMN yang paling privileged, justru gagal melindungi nyawa rakyat," ucap Mufti.
Mufti mengatakan sejak lama mengingatkan investasi terlalu berat ke infrastruktur fisik, rel, stasiun hingga kereta baru. Namun, lanjutnya, sistem keselamatan berbasis teknologi dan manajemen risiko justru belum berjalan beriringan.
"Yang juga sangat memprihatinkan, korban kecelakaan ini semuanya perempuan. Bagaimana desain keselamatan kita? Standar desain rangkaian kereta harus mempertimbangkan crash safety, bukan hanya kapasitas dan kenyamanan. Keselamatan jangan setengah-setengah. Tidak cukup hanya melindungi dari kejahatan sosial, tapi juga dari risiko kecelakaan," ungkapnya.
Ia pun mendesak untuk dilakukan investigasi menyeluruh terkait penyebab kecelakaan kereta di Bekasi Timur tersebut. Mufti meminta dirut hingga pejabat tinggi KAI mundur jika terbukti ada human error.
"Saya mendesak segera lakukan beberapa langkah. Pertama, lakukan audit investigatif menyeluruh dan independen, bukan sekadar investigasi internal. Harus dibuka secara transparan ke publik di mana titik kegagalannya, apakah sistem sinyal, SOP, atau human error," kata Mufti.
"Jika terbukti human error kami minta Dirut dan pemimpin level tertinggi lainnya untuk bertanggungjawab dan mundur. Tidak cukup dengan minta maaf dan evaluasi," tambahnya.
Mufti mengusulkan KAI untuk mempercepat implementasi sistem pengaman otomatis berbasis teknologi di seluruh jalur, terutama jalur padat seperti Jabodetabek. Menurutnya tak boleh ada lagi kereta berjalan tanpa perlindungan digital.
"Ketiga, evaluasi total manajemen operasional dan budaya keselamatan di tubuh KAI. Jangan sampai orientasi bisnis dan ketepatan waktu mengalahkan aspek keselamatan. Keempat, lakukan penataan ulang komposisi gerbong berbasis risiko, termasuk evaluasi dan reposisi gerbong perempuan agar lebih aman," ujar Mufti.
Mufti juga menyoroti faktor lain, yakni taksi yang tertemper di perlintasan sebidang kawasan Stasiun Bekasi Timur. Ia meminta seluruh pelintasan kereta ilegal ditutup permanen.
"Di era serba teknologi, menurut saya sangat keterlaluan masih membiarkan ada palang pintu ilegal ini. Semua perlintasan wajib dipetakan dan diamankan, resmi dijaga atau dilengkapi palang otomatis. Perlintasan ilegal harus segera ditutup permanen atau setidaknya diproteksi sistem digital seperti sensor dan alarm peringatan," imbuhnya.
Sebelumnya, KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL yang sedang berhenti di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Peristiwa itu berawal dari taksi tertemper KRL di perlintasan yang tak jauh dari Stasiun Bekasi Timur.
Peristiwa taksi tertemper KRL itu mengakibatkan KRL di Stasiun Bekasi menunggu. KA Argo Bromo Anggrek kemudian datang dan menabrak dari belakang. Korban tewas kecelakaan kereta api tersebut mencapai 15 orang dan puluhan orang terluka.
(dwr/rfs)
