Legislator Minta Pemerintah Ambil Langkah soal Nasib Mahasiswa RI di Harvard

Jakarta -

Puluhan mahasiswa RI kena dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait mahasiswa asing. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah ambil langkah untuk melakukan lobi-lobi.

"Tentu lobi-lobi tetap butuh dilakukan, dan harus dikerjakan oleh semua lini. Itu (bentuk lobi-lobi) harus pemerintah yang menjawab," kata Dave saat dihubungi, Rabu (28/5/2025).

Dave mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan persoalan tersebut. Dia berharap mahasiswa RI bisa menyelesaikan kuliahnya di Harvard.

"Kita monitor terus mengenai situasi yang terkini dan melihat solusi yang terbaik agar semua bisa tetap melanjutkan pendidikan hingga tuntas. (pemantauan) melalui perwakilan pemerintah disana," ujarnya.

Lebih lanjut, Dave meminta WNI yang tinggal di Amerika Serikat untuk mematuhi aturan yang ada. Dia meminta mereka tetap menjalankan tugas dengan baik.

"Agar semua WNI yang bermukim di US untuk memperhatikan semua aturan dan perundang-undangan di sana, dan mematuhi semua kebijakan pemerintah setempat. Berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bekerja dan berkarya dengan baik agar menghasilkan output yang optimal," jelasnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebelumnya mengatakan ada 87 mahasiswa Harvard asal Indonesia yang terdampak aturan Donald Trump ini. Saat ini perwakilan Kemlu juga telah menjalin komunikasi intensif dengan 87 warga Indonesia yang berstatus mahasiswa Harvard dan siap memberikan bantuan hukum.

"Kebijakan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian bagi nasib mahasiswa internasional dari berbagai negara yang studi di Universitas Harvard, termasuk 87 mahasiswa asal Indonesia," kata jubir Kemlu, Roy Soemirat, kepada wartawan, Selasa (27/5).

Polemik ini berawal saat Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat mengumumkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) yang dimiliki Harvard pada Kamis (22/5). Program itu diketahui menjadi sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing menempuh pendidikan di Amerika.

Pihak Harvard mengecam keras kebijakan Trump itu. Sebagai respons, Harvard telah mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump ke pengadilan federal Boston pada Jumat (23/5).

Setelah gugatan hukum diajukan, hakim distrik AS Allison Burroughs memerintahkan agar pemerintahan Trump membatalkan pencabutan sertifikasi SEVP.

Perintah hakim Burroughs ini akan menangguhkan kebijakan Trump itu selama dua pekan ke depan. Hakim Burroughs menjadwalkan sidang lanjutan pada 27 Mei dan 29 Mei untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

(wnv/eva)